Perdamaian di Kashmir yang Kini Hanya Sebatas Mimpi

Sementara, Modi telah berjanji untuk memulihkan status “negara bagian” ke kedua daerah ini dan memberi pembangunan yang lebih baik, banyak penduduk Hindu telah berencana untuk bermigrasi dan tinggal di Kashmir--yang pastinya ini akan mengubah demografi penduduk.

Baca juga: India Peringatkan Pakistan, Masalah Kashmir adalah Urusan Dalam Negeri

Hal ini merupakan tragedi terbaru yang menimpa daerah bermasalah nan berdarah ini.
Wilayah Lembah Kashmir secara historis didominasi oleh penduduk Muslim, sementara wilayah Jammu (di selatan) didominasi Hindu, kemudian Ladakh merupakan wilayah Buddhis.

Ketiga wilayah tersebut dulu kala merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Maharaja Dogra, sebuah kerajaan Hindu.

Ketika partisi subkontinen antara India dan Pakistan terjadi pada 1947, Maharaja Kashmir saat itu, Hari Singh, memilih untuk bergabung dengan India, dan bukan Pakistan yang sebenarnya diinginkan oleh kebanyakan penduduk Muslim di Kashmir.

Sejak saat itu, perang dan konflik meletus antara India dan Pakistan, sebab kedua negara tersebut mengklaim kedaulatan atas wilayah ini.

Untuk mengatasi permasalahan pemisahan wilayah antara India dan Pakistan, pemerintah India memberi jaminan perundangan ke Kashmir melalui hak otonomi untuk semua urusan kecuali pertahanan, komunikasi, dan hubungan luar negeri.

Partai Bharatiya Janata (BJP) Modi – dan Rashtriya Swayamsevak Sang (RSS) yang merupakan organisasi induk BJP – melihat jaminan otonomi tersebut sebagai penyimpangan. Sebuah keistimewaan yang tidak beralasan bagi penduduk Muslim di Kashmir dan sebuah halangan dalam misi mereka untuk membentuk Hindu Rashtra – negara Hindu.

Di sisi lain, pihak pembela mengklaim bahwa “keistimewaan” Kashmir merupakan bagian dari dasar negara India dan konstitusi sekularisme kredo Jawaharlal Nehru.

Adanya hak khusus ini, walau tidak populer, merupakan jaminan bagi umat Muslim di Kashmir – dan berlaku juga bagi kaum minoritas di seluruh dunia – bahwa bergabung ke India tidak akan berujung dengan meleburnya identitas mereka ke mayoritas Hindu.

Keberadaan Kashmir di India sejatinya merupakan bentuk teguran baik ke Pakistan dan pengikut ideologi RSS. Namun, semua itu kini telah menjadi mimpi.

Apa yang dilakukan pemerintahan Modi di Kashmir secara terang-terangan menyoroti tekadnya untuk memenuhi tujuan RSS.

Tujuan ini juga meliputi penghapusan wujud pluralis India yang diprakarsai kepemimpinan Nehru-Gandhi dan kesucian konstitusi sekular yang ditulis oleh seorang Dalit bernama Dr B. R. Ambedkar.