Perdamaian di Kashmir yang Kini Hanya Sebatas Mimpi

KONFLIK di Tepi Barat dan Jalur Gaza di Palestina dan Israel. Kamp konsentrasi tahanan yang baru dibangun China di Xinjiang.

Berikutnya, Jammu dan Kashmir (J&K), negara bagian di barat laut India berpenduduk 12,5 juta dan mayoritas Muslim itu, apakah juga akan menjadi lokasi pertumpahan darah selanjutnya?

Di saat saya sedang menulis kolom ini, pemerintah India telah memberlakukan jam malam. Jaringan telekomunikasi diputus, dan tokoh-tokoh politik di Kashmir ditahan.

Sekitar 500.000 tentara telah ditempatkan di Kashmir, menjadikan daerah perbatasan India dan Pakistan ini salah satu daerah paling termiliterisasi di dunia.

Beberapa minggu sebelum jam malam diberlakukan, India mengirimkan 35.000 tentara serta memaksa turis dan pengunjung yang bukan penduduk Kashmir keluar dari daerah ini.

Baca juga: PM India Sebut Status Otonomi Khusus Picu Terorisme dan Separatisme di Kashmir

Sementara, penduduk setempat panik dan khawatir akan keadaan bahan pangan serta barang persedian yang lain.

Keadaan ini jauh berbeda dari semasa saya mengunjungi kawasan pegunungan Himalaya sekitar 36 tahun silam.

Saat itu sekitar 1983 atau pada masa-masa penghujung era hippie. Saya menghabiskan waktu di Danau Dal di sebuah rumah perahu selama seminggu, sebelum melanjutkan petualangan ala “Boy’s Own” ke Kargil dan daerah Ladakh yang mayoritas penduduknya beragama Buddha.

Namun, pada 1989 terjadi pemberontakan berdarah di daerah ini, dan yang terjadi selanjutnya telah tercatat dalam sejarah kelam Kashmir.

Kembali ke masa kini, Kashmir – yang sudah mengalami tiga kali perang antara India dan Pakistan – sekarang kembali berada di ambang konflik.

Melalui serangkaian amandemen undang-undang dasar, pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, yang berlatar belakang Hindu nasionalis, telah mencabut status otonomi negara bagian Kashmir serta jaminan yang mencegah warga India di luar Kashmir untuk membeli tanah dan tinggal di Kashmir.

Apa maksudnya semua ini? Pada dasarnya, status Kashmir telah berubah. Negara bagian ini akan dibelah menjadi dua: J&K dan Ladakh, keduanya berada di bawah pemerintahan India sebagai wilayah persatuan (negara bagian yang diperintah langsung oleh pemerintah pusat).