Dituduh Sebarkan Propaganda, Menteri Luar Negeri Iran Disanksi AS

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) melalui Kementerian Keuangan mengumumkan menjatuhkan sanksi kepada Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif.

Sanksi itu bakal membekukan segala aset Zarif baik di AS maupun yang dikelola badan AS, serta membatasi pergerakannya jika bepergian ke luar negeri.

Dalam rilis resmi, Menteri Keuangan Steven Mnuchin berkata Zarif secara ceroboh menyebarkan propaganda sekaligus menjadi juru bicara dari rezim Iran.

Baca juga: Saat Ratu Elizabeth II Digambarkan sebagai Bajak Laut oleh Para Kartunis Iran...

"AS memberi pesan tegas kepada rezim Iran bahwa perilaku mereka akhir-hari ini tidak bisa diterima," kata Mnuchin sebagaimana diberitakan AFP Rabu (31/7/2019).

Sanksi yang dijatuhkan kepada Zarif sama yang diberikan ke Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Menjadi kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump di isu nuklir.

Zarif merupakan jantung negosiasi industri nuklir Iran kepada negara besar Barat dengan Teheran menyebut menlu 59 tahun itu membawa kesan yang damai.

Namun AS dan sekutunya, termasuk di dalamnya Israel, menuduh kebijakan program Iran merupakan kedok untuk menutup program senjata rahasia yang dikembangkan.

Seorang pejabat anonim AS menyatakan citra diplomatik Zarif, kemampuan berbahasa Inggris yang lancar, humoris, dan berpendidikan AS, adalah salah.

Pejabat itu mengatakan Zarif menampakkan dirinya sebagai teman bicara yang baik serta masuk akal bagi pemerintahan Iran. Namun kenyataannya tidak demikian.

"Hari ini (Rabu), Presiden Trump menyatakan sudah cukup. Zarif tidak bertindak selayaknya menteri luar negeri. Dia adalah menteri propaganda," kata si pejabat.

Zarif kemudian menanggapi melalui kicauannya di Twitter dengan menyatakan bahwa sanksi yang diberikan kepadanya adalah upaya menyingkirkan Iran dari panggung internasional.

"Alasan AS menyebutkan saya sebagai 'juru bicara utama Iran di seluruh dunia' adalah kenyataan yang begitu menyakitkan," terang menlu yang berkuasa sejak 2013 itu.

Selain menjatuhkan sanksi, AS juga mengumumkan membekukan kewenangan Zarif sebagai diplomat. Dia memang diizinkan mengunjungi New York, namun dalam pengawasan ketat.

Pada pertengahan Juli, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berujar mereka bakal menerbitkan visa bagi Zarif. Namun terbatas di sekitar enam blok markas besar PBB.

Baca juga: Iran Berencana Kembali Aktifkan Reaktor Nuklir Air Berat di Arak

Kritik pun berkembang bahwa dengan menargetkan Zarif, maka pupuslah sudah kesempatan AS untuk mencoba menggelar dialog dengan Iran untuk meredam isu.

"Jika Anda memberi sanksi diplomat, maka kemampuan diplomasi Anda bakal terbatasi," ujar senator dari Partai Republik Rand Paul di Twitter.

Pejabat AS mengklaim mereka masih ingin menggelar dialog dengan Teheran. Namun tidak dengan Zarif karena menurut Washington, dia bukanlah narahubung utama.

"Jika kami ingin membuat kontak resmi dengan Iran, maka maka mengharapkan seseorang yang merupakan pembuat kebijakan penting," kata pejabat anonim itu.

Adapun Zarif bersikukuh bahwa sanksi tidak akan berimbas kepadanya karena baik dia dan keluarganya tidak mempunyai properti maupun kepentingan di luar Iran.

"Jadi, terima kasih sudah mempertimbangkan saya sebagai ancaman utama bagi agenda kalian," sindir Zarif.

Baca juga: Iran Uji Coba Rudal Balistik yang Bisa Meluncur Sejauh 1.000 Km