Kompas.com - 28/07/2019, 23:22 WIB

NEW DELHI, KOMPAS.com - Ketegangan di Kashmir meningkat setelah otoritas India pada Minggu (28/7/2019), mengerahkan sedikitnya 10.000 tentara paramiliter ke wilayah perbatasan yang disengketakan.

Namun para pejabat menyatakan pengerahan pasukan tersebut adalah langkah rutin dan bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan.

Pemerintah India telah mempertahankan penempatan sekitar 500.000 tentara di wilayah Himalaya, yang telah terbagi dengan Pakistan sejak 1947.

Ketegangan di kawasan itu telah meningkat pada beberapa tahun terakhir, sementara penduduk setempat mulai merasa cemas akan kehilangan hak-hak istimewa mereka setelah Mahkamah Agung India, pada tahun lalu, mulai mendengarkan kasus yang menantang ketentuan konstitusional.

Baca juga: Trump Mengaku Diminta Jadi Penengah Konflik Kashmir India dan Pakistan

Sementara para pejabat di India mengatakan, penempatan pasukan, yang kemungkinan bakal bertambah lagi 20.000 personel, adalah untuk meringankan beban kelelahan pasukan yang ditempatkan di sana sejak pemilu tahun lalu dan kini diharuskan memantau musim ziarah tahunan Hindu.

"Pasukan itu telah bekerja terus menerus selama tujuh bulan. Beberapa harus cuti dan beberapa dikirim untuk pelatihan di luar," ujar Direktur Jenderal Polisi Kashmir, Dilbagh Singh, kepada AFP.

"Kami telah meminta untuk 20.000 tentara, mungkin lebih banyak yang akan datang," lanjutnya.

Seorang pejabat keamanan senior mengatakan, pengerahan pasukan paramiliter tambahan itu demi menjaga kemungkinan terjadi aksi protes terkait keputusan maupun peristiwa.

Namun sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya itu tidak memberi rincian lebih lanjut, sembari menambahkan bahwa pengaturan keamanan di Kashmir bakal diatur ulang dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya.

Baca juga: Trump Mengaku Diminta Jadi Penengah Konflik dengan Pakistan, India Langsung Menjawab

Sementara warga mengatakan, kekhawatiran yang dirasakan penduduk setempat berkaitan dengan kemungkinan pemerintah India mengesampingkan ketentuan konstitusional yang memungkinkan orang India dari luar wilayah yang disengketakan untuk membeli tanah di sana.

Wilayah Kashmir yang dikuasai India telah dibawa di bawah pemerintahan langsung New Delhi sejak Juni 2018, menyusul Partai Bharatiya Janata (BJP) yang menarik dukungan untuk mitra lokalnya dan membubarkan pemerintah lokal terpilih.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber AFP


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.