Situasi Memanas, Singapura Peringatkan Warganya di Hong Kong Jauhi Bandara

SINGAPURA, KOMPAS.com — Pemerintah Singapura memperingatkan warganya di Hong Kong untuk menghindari kawasan bandara dan kawasan kota pedesaan Yuen Long.

Saran perjalanan (travel advisory) tersebut menyusul adanya kabar rencana warga Hong Kong pro-demokrasi yang hendak menggelar aksi unjuk rasa di dua lokasi tersebut pada Jumat (26/7/2019) dan Minggu (28/7/2019).

Selain unjuk rasa di bandara, massa pro-demokrasi juga dikabarkan berencana menggelar aksi di Yuen Long, tempat sekelompok pria berkaus putih menyerang pengunjuk rasa dan warga di stasiun MRT, hingga menyebabkan 45 orang terluka.

"Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah aksi protes berskala besar telah terjadi di sejumlah lokasi di Hong Kong."

Baca juga: Situasi Hong Kong Memanas, Polisi Larang Aksi Protes Menentang Triad

"Meskipun sebagian besar aksi berlangsung damai dan tertib, kasus-kasus bentrokan lokal setelah protes juga telah dilaporkan," kata Kementerian Luar Negeri Singapura, dalam pernyataannya.

"Aksi protes yang direncanakan berjalan damai masih memiliki potensi untuk berubah menjadi kekerasan dengan sedikit atau tanpa pemberitahuan," katanya.

Warga Singapura yang saat ini tengah berada di Hong Kong disarankan untuk tetap waspada dan mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan untuk memastikan aktivitas pribadi mereka.

"Termasuk memantau perkembangan melalui berita lokal, mengindahkan instruksi dari otoritas lokal, dan mengikuti kepolisian Hong Kong di akun media sosial mereka untuk pembaruan terbaru."

"Warga diimbau menghindari protes dan pertemuan publik besar dan untuk tetap berhubungan dengan teman dan keluarga," kata kementerian dalam pernyataannya.

Baca juga: Massa Pengunjuk Rasa Diserang di Stasiun Hong Kong, 45 Orang Terluka

Warga Singapura di Hong Kong juga didorong untuk mendaftar secara online ke Kementerian Luar Negeri agar dapat dihubungi oleh kementerian jika perlu. Demikian diberitakan Channel News Asia.

Hong Kong telah terjerumus dalam krisis terburuk dalam sejarah sejak munculnya aksi unjuk rasa menentang RUU Ekstradisi, yang ditegaskan pemerintah telah ditangguhkan.

Namun, gerakan tersebut kini berkembang menjadi aksi menuntut reformasi demokrasi yang lebih luas.