Indonesia Darurat Masalah Sosial, Begini Kendali Pemerintah atas Sains

Karena itu, esais asal Bogor itu meyakini pemerintah harus mampu mengendalikan arah sainsnya agar menghasilkan keuntungan bagi masyarakat.

"Jadi, Indonesia butuh ekosistem sains yang baik, baik itu infrastruktur fisik maupun mental setiap pelaku. Itu, saya rasa, kendali pemerintah harus difokuskan," tuturnya.

Apalagi dalam tulisannya, Rahadian menyoroti target nasional untuk melakukan pengembangan riset Indonesia 2045 mendatang, atau ketika satu abad kemerdekaan.

Rahadian melihat saat ini, Indonesia masih terpaku pada pengembangan ilmu pasti daripada ilmu sosial. Padahal, Indonesia saat ini sedang darurat masalah sosial.

Di antaranya adalah polarisasi masyarakat, hoaks, dan sebagainya. Seharunya sarjana ilmu sosial dapat dukungan untuk memperbaiki masalah tersebut.

"Karena itu sebaiknya, kedua hal itu berjalan beriringan supaya target Indonesia Emas 2045 itu tercapai sepenuhnya, tak setengah-setengah," ucapnya.

Baca juga: Menteri Sains di Pakistan Ingin Akhiri Polemik Hilal

Rahadian menjabarkan kurangnya target infrastruktur sains yang membuat ilmuwan seperti Soepadmo memutuskan kehilangan kewarganegaraan karena menolak untuk pulang.

Dia mengakui terdapat masalah dilematis. Di satu sisi jika sudah punya perjanjian hitam di atas putih dan didanai negara, tentunya mereka harus pulang untuk mengabdikan ilmunya di sini.

Tetapi, pemanggilan itu harus disertai dengan persiapan logistik untuk bekerja. Jangan sampai mereka cuman sebatas menjadi data statistik seolah mereka punya banyak orang pintar.

"Saya kasih contoh. Misalnya mereka didanai mahal-mahal untuk belajar menjadi pilot di luar negeri. Tetapi sudah di sini malah gak dikasih pesawat untuk diterbangkan," katanya.

"Kalau sesampainya di Indonesia mereka malah tidak bisa mengembangkan profesinya, ya mereka akan enggan untuk pulang," kata Rahadian kembali.

Baca juga: Kali Pertama, Ilmuwan Ungkap Burung Prasejarah Berwarna Biru