Penentang UU Ekstradisi Tolak Permintaan Maaf Pemimpin Hong Kong

HONG KONG, KOMPAS.com - Kelompok yang menentang UU Ekstradisi menyatakan mereka menolak permintaan maaf yang diucapkan Chief Executive Hong Kong Carrie Lam.

Kantor Lam menuturkan dalam pernyataan resmi, kekurangan dalam pemerintahannya telah menyebabkan kontroversi dan perselisihan, kemudian kekecewaan dari warga.

"Beliau meminta maaf atas insiden ini dan berjanji menerapkan kejujuran dan sikap rendah hati untuk menerima kritikan dan peningkatan pelayanan publik," lanjut kantor Lam.

Baca juga: Aksi 2 Juta Orang Tolak UU Ekstradisi, Pemimpin Hong Kong Minta Maaf

Ucapan minta maaf itu muncul enam jam setelah peserta aksi protes memenuhi kawasan Admiralty, Wan Chai, dan Central dengan partisipan mengenakan kaus hitam.

Jimmy Sham dari kelompok Civil Human Rights Front sebagai pihak yang menggelar unjuk rasa mengatakan, mereka menolak pernyataan maaf dari Lam, dilansir SCMP Minggu (16/6/2019).

"Tidak ada orang di Hong Kong yang bakal menerima ucapannya karena dia hanya merendahkan nada bicaranya. Namun dia tidak menjawab apa yang warga inginkan," tutur Sham.

Sham kemudian menuturkan supaya UU itu dihapuskan, dan mengatakan pihaknya bakal menunggu respon pemerintah sebelum memutuskan apakah bakal melakukan aksi lanjutan.

Dia juga menyerukan kepada masyarakat Hong Kong yang lain untuk turun ke jalan dan ikut dalam aksi yang direncanakan bakal digelar pada Senin (17/6/2019).

Pada Senin dini hari waktu setempat, pengunjuk rasa yang kebanyak berusia muda masih memenuhi masih menduduki sejumlah kawasan di Admiralty hingga bangunan pemerintah.

Politisi Claudia Mo mengatakan mereka tidak bisa menerima pengumuman penundaan yang disampaikan Lam Sabtu (15/6/2019) karena hanya bersifat menunda.

"Rakyat Hong Kong sudah berulang kali dibohongi," ujar Bonny Leung dari Civil Human Rights Front. Di China, pemerintah merilis pernyataan mendukung Hong Kong.