Dapat Dukungan Kerajaan, Pemimpin Kudeta Ini Jadi PM Thailand

BANGKOK, KOMPAS.com - Pemimpin junta militer Prayut Chan-o-Cha secara formal menjadi Perdana Menteri Thailand setelah dilaporkan mengantongi dukungan kerajaan.

Tetapi, para kritikus meragukan janji Chan-o-Cha. Sebab sebelumnya ketika berkuasa, dia melarang pertemuan politik, membatasi media, hingga memberangus perbedaan pendapat.

Jenderal 65 tahun itu berkuasa setelah memimpin kudeta di 2014. Sejak itu, parlemen diisi oleh 250 senator yang ditunjuk, dan membantu Prayut memenangkan kontestasi politik.

Baca juga: Pemimpin Kudeta Ini Terpilih Jadi Perdana Menteri Thailand

Meski begitu, dia hanya memperoleh mayoritas kecil di majelis rendah. Di tengah rasa frustrasi yang didera Thailand karena pengaruh militer dalam politik.

Dilansir AFP Selasa (11/6/2019), bahkan tagar #RIPThailand menjadi trending topic di Twitter segera setelah pemilihan yang berlangsung pada pekan lalu.

"Saya bakal mempromosikan perdamaian untuk persatuan masyarakat yang didasarkan pada cinta, persatuan, dan kasih sayang," ujar Prayut setelah pembacaan dekrit kerajaan.

Mantan Kepala Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban itu juga mengatakan, dia berjanji bakal "mendengar" suara seluruh rakyatnya, dan melindungi kerajaan.

Beberapa saat sebelumnya, dia melakukan penghormatan di depan potret Raja Thailand Maha Vajiralongkorn. Tangannya mengatup dan dia membungkuk beberapa kali.

Prayut menang atas rivalnya, seorang miliuner Thanathorn Juangroongruangkit yang sudah menuai simpati jutaan rakyat Thailand berkat sikap anti-junta militer.

Partai Future Forward yang dipimpin Thanathorn mendapatkan 81 kursi dan menahbiskan diri sebagai partai terbesar ketiga di Negeri "Gajah Putih".

Namun analis menuturkan kemampuan dan kharisma militer berusia 40 tahun itu bisa membuatnya serta partainya menjadi target. Antara lain dengan keluhan legal.

Thanathorn ditangguhkan dari parlemen akibat tersangkut kasus yang saat ini tengah disidangkan. Jika terbukti, dia bakal dilarang berpolitik, atau bahkan dipenjara.

Baca juga: Nama Putri Ubolratana Resmi Dicoret sebagai Kandidat PM Thailand

Polisi juga menyelidiki tuduhan yang menjerat juru bicara partai Pannika Wanich karena dianggap melanggar hukum pencemaran nama baik, yang segera dibantahnya.

Pengamat menilai Future Forward bisa memberikan alterntif opsi politik segar bagi masryatakat yang sudah muak dengan drama politik yang terjadi.

Selama 13 tahun terakhir, Thailand diguncang kisruh politik antara pendukung Klan Shinawatra dengan elite kerajaan yang menerima sokongan militer.

Pemerintahan Yingluck Shinawatra dihentikan oleh junta pimpinan Prayut pada 2014. Sementara sang kakak, Thaksin, lebih dulu dilengserkan 2006 silam.

Kakak beradik itu kini hidup di pengasingan. Namun mesin politik utama mereka, Pheu Thai, dilaporkan menjatuhkan dukungan kepada Thanathorn.

Baca juga: Pauline Ngarmpring, Kandidat Pertama PM Thailand dari Transgender