Huawei: Kami Tidak Wajib Kerja Sama dengan Pemerintah China

LONDON, KOMPAS.com - Perusahaan raksasa telekomunikasi China, Huawei, tidak memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan pemerintah China dalam apa pun.

Demikian pernyataan kepala keamanan siber Huawei John Suffolk kepada parlemen Inggris, Senin (10/6/2019), seperti dikutip dari AFP dan Sky News.

Pernyataan Suffolk terkait dengan eksistensi undang-undang di China yang memungkinkan kerja sama perusahaan dengan pemerintah mengenai masalah keamanan.

Baca juga: Petinggi Huawei Berniat Melawan Sidang Ekstradisinya ke AS

UU tersebut selama ini telah disoroti pemerintahan Presiden AS Donald Trump dalam upaya untuk memaksa negara di dunia untuk mengeluarkan Huawei dalam rencana pengembangan jaringan 5G.

Seperti diketahui, Huawei saat ini menyediakan teknologi 5G paling canggih dan paling murah di dunia.

"Tidak ada undang-undang di China yang mewajibkan kami untuk bekerja dengan pemerintah China dalam kondisi apa pun," kata Suffolk.

"Penasihat hukum kami menemukan bukan itu masalahnya," imbuhnya.

Berbicara kepada komite sains dan teknologi parlemen Inggris, Suffolk menyebut para pengamat global salah menafsirkan hukum tersebut.

Dia tidak menyangkal keberadaan UU tersebut, namun dia menilai ruang lingkupnya terbatas.

Anggota komite Julian Lewis membacakan kembali UU di China yang kontroversial itu.

"Pemerintah China memiliki kekuatan untuk meminta lembaga, organisasi, dan warga sipil agar memberikan dukungan, bantuan, dan kerja sama yang diperlukan kepada lembaga keamanan China," katanya.

Pemerintahan Trump memperingatkan, AS kemungkinan akan berhenti berbagi hal tentang intelijen dengan Inggris apabila negeri Ratu Elizabeth itu membangun jaringan dengan perangkat Huawei.

Baca juga: Inggris Kerja Sama dengan Huawei, Trump: Harus Sangat Berhati-hati

Sementara peneliti Australia menyebut, teknologi Huawei dipakai untuk mengawasi wilayah Xinjiang, yang dihuni etnis minoritas Muslim, termasuk Uighur.

Suffolk mengonfirmasi perangkat Huawei telah digunakan oleh mitra di Xinjiang.

"Kontrak kami dengan pihak ketiga itu bukan sesuatu yang kami lakukan secara langsung," katanya.