Cegah Kekerasan Seksual, Bangladesh Minta Madrasah Tunjuk Mentor Perempuan

DHAKA, KOMPAS.com - Pemerintah Bangladesh memerintakan sekolah madrasah negeri untuk menunjuk mentor perempuan guna mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Kebijakan itu diambil setelah 16 orang didakwa atas kasus pembunuhan keji terhadap remaja perempuan di sebuah madrasah.

Nusrat Jahan Rafi disiram minyak tanah dan dibakar di sekolah atas perintah kepala sekolah.

Baca juga: Bakar Gadis yang Laporkan Pelecehan Seksual, 16 Orang Bakal Diadili

Gadis berusia 19 tahun itu dibunuh setelah melaporkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh kepala sekolahnya.

Rafi meninggal dunia di rumah sakit pada 10 April lalu setelah menderita 80 persen luka bakar di tubuhnya.

Kepala Dewan Pendidikan Madrasah Bangladesh, Saif Ullah, mengatakan pihaknya telah meminta agar setiap madrasah menunjuk seorang perempuan sebagai penasihat.

"Itu akan menciptakan kesadaran di kalangan murid dan guru," katanya, seperti diwartakan kantor berita AFP, Jumat (31/5/2019).

"Semua siswi harus menghubungi kepala institusi melalui guru perempuan ini," ucapnya.

Dia juga memerintahkan semua seminari untuk meningkatkan pemantauan tentang pelecehan seksual, masalah gender, dan kesehatan reproduksi.

Pada pekan lalu, otoritas pendidikan Dhaka mengeluarkan perintah serupa untuk semua sekolah dan perguruan tinggi.

Pemerintah juga meminta lebih dari 27.000 sekolah dan perguruan tinggi untuk membentuk komite guna mencegah kekerasan seksual.

Ketua hak-hak perempuan Mahila Parishad, Maleka Banu, mengatakan kekerasan seksual telah meningkat hingga sangat mengkhawatirkan di seluruh negeri, termasuk sekolah umum dan madrasah.

Baca juga: Jika ke Bangladesh, Shamima Begum Bisa Dihukum Gantung

"Hanya tiga persen dari kasus pemerkosaan berakhir dengan hukuman," katanya.

"Dalam kebanyakan kasus, tidak ada dakwaan terhadap pelaku," imbuhnya.

Dia menilai tekanan dari pelaku, campur tangan politik, dan kurangnya keinginan polisi untuk menyelidiki kasus tersebut menjadi faktor kurangnya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual.