Ukraina Samakan Paspor Rusia dengan Dokumen Identitas Nazi

KIEV, KOMPAS.com - Ukraina menegaskan tidak akan mengenali maupun mengakui paspor Rusia yang dikeluarkan untuk warganya di wilayah yang diduduki pemberontak yang didukung Kremlin.

Perdana Menteri Ukraina Volodymyr Groysman bahkan menyamakan paspor yang dikeluarkan Rusia tersebut, jika benar terlaksana, seperti dokumen identitas Nazi.

"Paspor tersebut akan dianggap ilegal," kata Groysman pada pertemuan pemerintah, Rabu (8/5/2019), dikutip AFP.

"Kami tidak akan pernah mengakui kewarganegaraan apa pun yang dikeluarkan oleh negara agresor. Ini seperti Nazi Jerman yang menerbitkan Ausweis (dokumen identitas) untuk sekelompok orang tertentu," ujar Groysman menambahkan.

Baca juga: Putin Mudahkan Pengurusan Paspor Rusia untuk Separatis Ukraina

Pernyataan perdana menteri Ukraina itu menjadi tanggapan terkini yang disampaikan Kiev berkenaan dengan rencana Kremlin yang akan memudahkan warga Ukraina timur untuk mendapatkan paspor dan kewarganegaraan Rusia.

Rencana tersebut bermula dari dekret yang ditandatangani Presiden Vladimir Putin pada akhir April lalu.

Kemudahan tersebut semula ditujukan kepada penduduk wilayah separatis Ukraina di Donetsk dan Luhansk. Namun kemudian Putin menyatakan akan memperluaskan untuk selurun penduduk Ukraina.

Sementara Presiden terpilih Ukraina Volodymyr Zelensky menjawab dekret Putin tersebut dengan janji yang sama kepada warga Rusia yang ingin mendapat kewarganegaraan Ukraina.

Ditambahkan Groysman, warga Ukraina yang mendapatkan paspor Rusia dipastikan tidak akan dapat menggunakannya di wilayah Ukraina.

Aturan yang sama akan berlaku untuk warga Rusia yang menerima paspor Ukraina di pusat-pusat yang mengeluarkan dokumen kepada penduduk republik separatis.

Sementara, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kembali menegaskan, Rabu (8/5/2019), bahwa Rusia akan terus mengeluarkan paspor kepada individu yang menginginkannya dan masuk dalam dekret kepresidenan yang ditandatangani Putin.

Baca juga: Balas Putin, Presiden Terpilih Ukraina Janjikan Kewarganegaraan kepada Warga Rusia

Putin juga mengatakan baru-baru ini, bahwa Ukraina dan Rusia adalah "satu rakyat" dan akan mendapat manfaat dari kewarganegaraan umum sebagai "negara persaudaraan".

Konflik antara pemerintahan Ukraina dengan kelompok pemberontak di wilayah selatan telah dimulai sejak Moskwa mencaplok wilayah semenanjung Crimea pada 2014.

Konflik yang terjadi telah menewaskan hingga lebih dari 13.000 orang.