Ini Agenda Penting Indonesia selama Menjadi Presiden DK PBB

KOMPAS.com - Indonesia akan menjalankan peran sebagai Presiden Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mulai 1 Mei hingga 31 Mei 2019.

Ini menjadi kesempatan Indonesia untuk dapat memasukkan agenda-agenda prioritasnya dalam diskusi DK PBB.

Tema besar dalam agenda prioritas yang akan diusung tersebut mengenai Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (UN Peacekeeping Operations atau PKO) bertajuk Investing in Peace: Improving Safety and Performance of UN Peacekeeping.

Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian Ruddyard, mengatakan tema tersebut dipilih berdasarkan rekam jejak dan kapasitas Indonesia, animo, serta dukungan dari dalam negeri maupun anggota PBB lainnya, serta tantangan yang dihadapi oleh DK PBB. 

"Indonesia ingin menyampaikan perlunya kontribusi besar dalam investasi pengiriman PKO yang berkualitas. Peran PKO menjadi semakin penting dengan adanya konflik dan peperangan yang masih terus terjadi di dunia," jelas Febrian pada briefing media, Kamis (2/5/19)

Tema PKO ini juga selaras dengan upaya Sekertaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, untuk terus meningkatkan kapasitas, kinerja dan keselamatan para peacekeepers melalui inisiatif Action for Peacekeeping. 

Indonesia menjadi negara dengan peringkat ke-8 yang terbanyak berkontribusi mengirimkan personel dan peralatan bagi PKO dari 124 negara. 

Tercatat 3080 personel telah diterjunkan dalam 8 misi perdamaian PBB sampai 31 Maret 2019. Terlebih lagi, ada 106 personel perempuan di antara 3080 personel tersebut. 

Karena itu, Indonesia akan terus mendukung tema presidensi yang bertitik berat pada PKO.

Selain debat terbuka DK PBB terkait PKO, beberapa program lainnya adalah Pameran Foto bertajuk Investing in Peace, dan diskusi informal Arria Formula mengenai Palestina.

Agenda debat

Pada pelaksanaan debat terbuka (open debate), pihak-pihak selain anggota DK PBB dapat diundang untuk ikut menyuarakan aspirasinya dalam suatu isu tertentu. 

Debat terbuka itu diselenggarakan pada 7 Mei 2019. Bertema Investing in Peace: Improving Safety and Performance of UN Peacekeeping, debat tersebut menghadirkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dan Force Commander Monusco (Misi Perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo) Lt. General Elias  Rodrigues Martins Filho. 

Harapannya, debat terbuka itu akan menghasilkan suatu Presidential Statement mengenai upaya pengembangan kapasitas para peacekeepers. 

Kemudian, Indonesia juga akan menyelenggarakan debat terbuka mengenai Protection of Civilians in Armed Conflict pada 23 Mei 2019 bekerja sama dengan UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs yang mengundang Sekertaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Palang Merah Internasional Peter Maurer.