Lawan Serangan Siber, Jepang Akan Kembangkan Virus

KOMPAS.com - Jepang akan mengembangkan virus untuk kali pertama dalam rangka melawan serangan siber yang semakin marak terjadi di dunia maya. Proses pengembangan ini rencananya akan dimulai pada Maret 2020.

Kementerian Pertahanan Jepang tengah memilah virus yang memiliki kapasitas membobol sistem komputer. Mereka berharap, virus seperti itu bisa difungsikan sebagai penangkal atau senjata untuk melawan serangan siber.

Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin pesat beberapa tahun ini, Pemerintah Jepang menyatakan akan meningkatkan sistem pertahanan mereka. Dengan demikian, pertahanan tidak hanya di wilayah darat, laut, dan udara, namun juga di area-area baru seperti dunia maya dan luar angkasa.

Jepang merasa pertahanan di dunia siber masih tertinggal dari banyak negara lain yang telah lebih dahulu memiliki sistem dan ahli untuk menangani kejahatan baru di dunia internet ini.

Teknisi ahli yang khusus menangani masalah internet di Jepang saat ini hanya sebanyak 150 orang, mereka pun berencana untuk menambahkan personil menjadi 220 orang.

Baca juga: Otoritas Jerman Tahan Seorang Tersangka Peretas Data Pribadi Ratusan Politisi

Menurut Kementerian Pertahanan Jepang, jumlah ini masih terbilang sangat kecil dibandingkan dengan Amerika Serikat yang memiliki 6.200 teknisi ahli, Korea Utara 7.000, dan China 130.000.

Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan mempertimbangkan beberapa langkah spesifik yang akan dilakukan untuk mengatasi serangan siber.

Hal itu disebutkan setelah Jepang menyatakan akan meningkatkan pertahanan dunia maya di bawah pedoman pertahanan nasional terbaru, yang diluncurkan Desember lalu.

Virus yang akan dikembangkan nantinya hanya akan digunakan untuk keperluan pertahanan negara, bukan untuk melakukan serangan-serangan tertentu, kata salah satu sumber di kementerian.

Kebijakan pemerintah tentang penangkalan serangan siber ini hanya akan diterapkan untuk mengatasi serangan siber di laman atau sistem penting setingkat negara atau organisasi lain yang dianggap setara dengan suatu negara.