Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Oposisi Sudan: Penggulingan Omar al-Bashir Bukan Kudeta Militer

Kompas.com - 27/04/2019, 21:53 WIB
Agni Vidya Perdana

Penulis

Sumber AFP

KHARTOUM, KOMPAS.com - Pemimpin oposisi Sudan dari Partai Umma Nasional, Sadiq al-Mahdi, yang juga mantan perdana menteri, mengatakan bahwa penggulingan Omar al-Bashir dari kursi presiden bukan kudeta militer.

Menurutnya, kesepakatan untuk pembentukan pemerintahan sipil menjadi bukti bahwa militer tidak merencanakan kudeta.

"Persetujuan untuk membentuk otoritas sipil mungkin dilakukan dengan dewan militer karena mereka tidak merencanakan kudera," ujar Mahdi, dikutip AFP.

Komentar Mahdi, datang setelah komite bersama, yang mewakili kepemimpinan militer yang berkuasa, bertemu dengan pengunjuk rasa dalam pertemuan membahas tuntutan dari para demonstran untuk dibentuknya pemerintahan sipil.

Baca juga: Setelah 30 Tahun Berkuasa, Presiden Sudan Dikabarkan Mundur

Pada kesempatan itu, Mahdi juga menyerukan agar Sudan bergabung dengan Mahkamah Kriminal Internasional (ICC), yang telah mendakwa Bashir.

Omar al-Bashir digulingkan oleh tentara pada 11 April lalu, setelah protes selama berbulan-bulan yang mengguncang pemerintahan rezim yang telah berusia tiga dekade.

Ribuan pengunjuk rasa mencapai markas militer yang luas di Khartoum pada 6 April dan mendesak agar tentara mendukung rakyat dalam melawan Bashir.

Lima hari kemudian, Bashir mengundurkan diri dan ditahan, sementara tentara mengambil alih kekuasaan melalui 10 anggota dewan militer transisi.

Masa aksi yang awalnya menuntut mundurnya Bashir, kini mendesak agar dewan militer juga turun untuk memberi jalan bagi pemerintah sipil.

Mahdi, yang berjanji partainya tidak akan bergabung dengan pemerintah sipil transisi, mengatakan dewan militer kemungkinan akan setuju untuk menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada sipil.

Sedangkan untuk gabung dengan ICC, dikatakan Mahdi perlu dilakukan lantaran Bashir telah dicari atas tuduhan genosida dan kejahatan perang, serta kejahatan kemanusiaan atas perannya dalam konflik di Darfur.

"Hal ini harus dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan dewan militer transisi," ujar Mahdi, dikutip AFP, Sabtu (27/4/2019).

Baca juga: Mantan Presiden Sudan Dipindahkan ke Penjara

Perang Darfur meletus pada 2003 ketika pemberontak etnis kulit hitam mengangkat senjata untuk melawan pemerintah Khartoum yang didominasi Arab, yang dituduh memarjinalkan sosial dan politik.

PBB mengatakan, sekitar 300.000 orang tewas dalam konflik tersebut, dengan 2,5 juta warga terlantar dan harus tinggal di kamp-kamp penampungan di wilayah barat.

Bashir merebut kekuasaan dalam kudeta yang didukung kelompok Islam pada 1989 dan menggulingkan pemerintahan terpilih yang dipimpin Mahdi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber AFP
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com