Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Terpilih Ukraina Desak Sanksi Internasional yang Lebih Berat untuk Rusia

Kompas.com - 25/04/2019, 15:24 WIB
Agni Vidya Perdana

Penulis

Sumber AFP

KIEV, KOMPAS.com - Presiden terpilih Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak agar Rusia mendapat sanksi internasional yang lebih berat sebagai negara penjajah.

Komentar Zelensky itu muncul setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret yang menjadikan warga Ukraina timur lebih mudah untuk mendapat paspor dan kewarganegaraan Rusia.

"Kiev mengharapkan peningkatan tekanan diplomatik dan sanksi terhadap Federasi Rusia," kata kantor pers Zelensky dalam pernyataannya, Rabu (25/4/2019).

Ditambahkan dalam pernyataan tersebut, Zelensky menyebut Rusia telah lengkap menjadi sebuah negara penjajah dengan dekret yang ditandatangani Putin.

"Keputusan ini tidak akan membawa Ukraina lebih dekat dengan dengan tujuan akhir, yaitu gencatan senjata," lanjut pernyataan Zelensky.

Baca juga: Putin Mudahkan Pengurusan Paspor Rusia untuk Separatis Ukraina

Dilansir Russian Times, dekret tersebut ditujukan kepada penduduk republik Donetsk dan Lugansk yang tak diakui, setelah memisahkan diri dari Kiev pada 2014 dan diperintah oleh pemberontak yang didukung Moskwa.

Dikatakan bahwa orang-orang yang tinggal di wilayah separatis akan berhak menerima paspor Rusia dalam waktu tiga bulan usai mengajukan permohonan.

Diwartakan The Moscow Times, Kementerian Dalam Negeri Rusia mulai Rabu diinstruksikan untuk mempertimbangkan pengajuan paspor dan kewarganegaraan dari warga di Ukraina timur.

Menurut pemerintah Rusia, hal ini bertujuan untuk dapat melindungi hak asasi manusia dan hak sipil, termasuk kebebasan.

Putin menilai, dengan tidak diakuinya Donetsk dan Lugansk, maka hak-hak sipil warga di dua wilayah tersebut turut gugur. Hal tersebut membuat mereka tidak bisa bergerak atau pun mendapat kebutuhan paling dasar.

Putin dengan tegas menolak tudingan yang menyebut pihaknya sengaja mengesahkan dekret itu untuk mengacaukan pemerintahan Ukraina yang baru.

"Kami tidak memiliki keinginan untuk menciptakan masalah bagi pemerintah baru Ukraina," katanya, seperti dikutip BBC.

Kecaman atas keputusan Rusia juga disampaikan presiden yang akan turun dari jabatan, Petro Poroshenko, yang menyebut keputusan terbaru Putin sebagai campur tangan Rusia yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam urusan internal sebuah negara merdeka.

Baca juga: Berawal dari Akting sebagai Presiden, Komedian Ukraina Ini Jadi Presiden Betulan

"Ini menjadi upaya pembenaran dan melegitimasi kehadiran militer Rusia di wilayah pendudukan Donbass," kata Poroshenko dalam sebuah pernyataan video.

Sementara, Menteri Luar Negeri Ukraina Pavlo Klimkin mendesak agar penduduk Ukraina timur tidak menerima paspor yang ditawarkan Rusia.

"Rusia telah merampas kalian dari masa kini, dan sekarang negara itu masuk tanpa izin pada masa depan kalian," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber AFP
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com