Kompas.com - 25/04/2019, 15:24 WIB

KIEV, KOMPAS.com - Presiden terpilih Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak agar Rusia mendapat sanksi internasional yang lebih berat sebagai negara penjajah.

Komentar Zelensky itu muncul setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret yang menjadikan warga Ukraina timur lebih mudah untuk mendapat paspor dan kewarganegaraan Rusia.

"Kiev mengharapkan peningkatan tekanan diplomatik dan sanksi terhadap Federasi Rusia," kata kantor pers Zelensky dalam pernyataannya, Rabu (25/4/2019).

Ditambahkan dalam pernyataan tersebut, Zelensky menyebut Rusia telah lengkap menjadi sebuah negara penjajah dengan dekret yang ditandatangani Putin.

"Keputusan ini tidak akan membawa Ukraina lebih dekat dengan dengan tujuan akhir, yaitu gencatan senjata," lanjut pernyataan Zelensky.

Baca juga: Putin Mudahkan Pengurusan Paspor Rusia untuk Separatis Ukraina

Dilansir Russian Times, dekret tersebut ditujukan kepada penduduk republik Donetsk dan Lugansk yang tak diakui, setelah memisahkan diri dari Kiev pada 2014 dan diperintah oleh pemberontak yang didukung Moskwa.

Dikatakan bahwa orang-orang yang tinggal di wilayah separatis akan berhak menerima paspor Rusia dalam waktu tiga bulan usai mengajukan permohonan.

Diwartakan The Moscow Times, Kementerian Dalam Negeri Rusia mulai Rabu diinstruksikan untuk mempertimbangkan pengajuan paspor dan kewarganegaraan dari warga di Ukraina timur.

Menurut pemerintah Rusia, hal ini bertujuan untuk dapat melindungi hak asasi manusia dan hak sipil, termasuk kebebasan.

Putin menilai, dengan tidak diakuinya Donetsk dan Lugansk, maka hak-hak sipil warga di dua wilayah tersebut turut gugur. Hal tersebut membuat mereka tidak bisa bergerak atau pun mendapat kebutuhan paling dasar.

Putin dengan tegas menolak tudingan yang menyebut pihaknya sengaja mengesahkan dekret itu untuk mengacaukan pemerintahan Ukraina yang baru.

"Kami tidak memiliki keinginan untuk menciptakan masalah bagi pemerintah baru Ukraina," katanya, seperti dikutip BBC.

Kecaman atas keputusan Rusia juga disampaikan presiden yang akan turun dari jabatan, Petro Poroshenko, yang menyebut keputusan terbaru Putin sebagai campur tangan Rusia yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam urusan internal sebuah negara merdeka.

Baca juga: Berawal dari Akting sebagai Presiden, Komedian Ukraina Ini Jadi Presiden Betulan

"Ini menjadi upaya pembenaran dan melegitimasi kehadiran militer Rusia di wilayah pendudukan Donbass," kata Poroshenko dalam sebuah pernyataan video.

Sementara, Menteri Luar Negeri Ukraina Pavlo Klimkin mendesak agar penduduk Ukraina timur tidak menerima paspor yang ditawarkan Rusia.

"Rusia telah merampas kalian dari masa kini, dan sekarang negara itu masuk tanpa izin pada masa depan kalian," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber AFP


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.