Presiden Terpilih Ukraina Desak Sanksi Internasional yang Lebih Berat untuk Rusia

KIEV, KOMPAS.com - Presiden terpilih Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak agar Rusia mendapat sanksi internasional yang lebih berat sebagai negara penjajah.

Komentar Zelensky itu muncul setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret yang menjadikan warga Ukraina timur lebih mudah untuk mendapat paspor dan kewarganegaraan Rusia.

"Kiev mengharapkan peningkatan tekanan diplomatik dan sanksi terhadap Federasi Rusia," kata kantor pers Zelensky dalam pernyataannya, Rabu (25/4/2019).

Ditambahkan dalam pernyataan tersebut, Zelensky menyebut Rusia telah lengkap menjadi sebuah negara penjajah dengan dekret yang ditandatangani Putin.

"Keputusan ini tidak akan membawa Ukraina lebih dekat dengan dengan tujuan akhir, yaitu gencatan senjata," lanjut pernyataan Zelensky.

Baca juga: Putin Mudahkan Pengurusan Paspor Rusia untuk Separatis Ukraina

Dilansir Russian Times, dekret tersebut ditujukan kepada penduduk republik Donetsk dan Lugansk yang tak diakui, setelah memisahkan diri dari Kiev pada 2014 dan diperintah oleh pemberontak yang didukung Moskwa.

Dikatakan bahwa orang-orang yang tinggal di wilayah separatis akan berhak menerima paspor Rusia dalam waktu tiga bulan usai mengajukan permohonan.

Diwartakan The Moscow Times, Kementerian Dalam Negeri Rusia mulai Rabu diinstruksikan untuk mempertimbangkan pengajuan paspor dan kewarganegaraan dari warga di Ukraina timur.

Menurut pemerintah Rusia, hal ini bertujuan untuk dapat melindungi hak asasi manusia dan hak sipil, termasuk kebebasan.

Putin menilai, dengan tidak diakuinya Donetsk dan Lugansk, maka hak-hak sipil warga di dua wilayah tersebut turut gugur. Hal tersebut membuat mereka tidak bisa bergerak atau pun mendapat kebutuhan paling dasar.

Putin dengan tegas menolak tudingan yang menyebut pihaknya sengaja mengesahkan dekret itu untuk mengacaukan pemerintahan Ukraina yang baru.