Sri Lanka Tetapkan Hari Berkabung Nasional

KOLOMBO, KOMPAS.com - Sri Lanka memberlakukan hari berkabung nasional pada Selasa (23/4/2019) dengan mengheningkan cipta selama tiga menit untuk mengenang 290 korban tewas dalam tragedi bom Minggu Paskah.

Bendera diturunkan hingga setengah tiang di gedung-gedung pemerintahan dan warga menundukkan kepala untuk mengenang peristiwa yang memicu kemarahan internasional itu.

Mengheningkan cipta dimulai tepat pukul 08.30 waktu setempat, bertepatan dengan meledaknya bom pertama pada Minggu (21/4/2019).

Sementara itu, ibadah untuk ke-290 korban tewas juga direncanakan digelar pda Selasa beberapa jam setelah pemerintah memberlakukan situasi darurat nasional.

Baca juga: Terungkap, Peringatan Intelijen soal Ledakan Bom Sri Lanka Sudah Diberikan sejak 4 April

Di gereja St Anthony di Kolombo sejumlah orang menyalakan lilin dan berdoa untuk para korban tewas di tempat itu.

Beberapa dari mereka terlihat tak bisa menahan air mata dan setelah mengheningkan cipta usai mereka langsung melantunkan doa-doa.

Sejauh ini, 24 orang sudah ditahan terkait aksi kekerasan terburuk di Sri Lanka sejak perang saudara berakhir satu dekade lalu.

Serangan itu juga merupakan yang terburuk terhadap komunitas minoritas Kristen yang hanya brjumlah 7 persen dari 21 juta warga negeri itu.

Kini para penyidik tengah memburu petunjuk terkait kemungkinan kelompok radikal National Thowteeth Jamaath (NTJ) mendapatkan bantuan dari kelompok internasional.

Juru bicara pemerintah Rajitha Senaratne mengatakan, hampir tidak mungkin kelompok sekecil NTJ melakukan serangan besar yang terkordinasi seperti itu.

Sementara, Presiden Maithripala Sirisena mengatakan, ada informasi intelijen yang menyebut organisasi internasional membantu kelompok lokal ini.

Sehingga, Presdien Sirisena berniat untuk mencari bantuan internasional untuk melakukan investigasi.

Baca juga: Buntut Perselisihan dengan Presiden, PM Sri Lanka Tak Dapat Info soal Ledakan Bom

Akibat lain dari tragedi ini adalah diterapkannya status darurat diterapkan di Sri Lanka.

Statud darurat ini memberikan polisi dan tentara wewenang khusus untuk melawan kelompok militan dan bisa menahan tersangka tanpa perintah pengadilan.

Pemerintah juga melakukan penyelidikan mengapa aparat terkait melakukan apapun usai menerima peringatan intelijen pada 11 April lalu.