Erdogan Peringatkan Trump soal Krisis Baru Terkait Posisi Wilayah Golan

ISTANBUL, KOMPAS.com - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Jumat (22/3/2019) memperingatkan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah kedaulatan Israel.

Menurut Erdogan, keputusan Trump akan memicu krisis baru yang berisiko bagi kawasan tersebur.

"Kemarin, Presiden AS Trump tentang Dataran Tinggi Golan yang membawa kawasan tersebut pada tepian krisis baru," ucapnya dalam pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Istanbul.

Baca juga: Suriah Kecam Trump yang Akui Dataran Tinggi Golan sebagai Wilayah Israel

"Kami tidak akan pernah membiarkan pendudukan Dataran Tinggi Golan menjadi legitimitas," ujarnya, seperti dikutip dari kantor berita AFP.

Sebelumnya, Trump mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, sebuah kawasan perbatasan strategis dengan Lebanon, Yordania, dan Suriah.

"Setelah 52 tahun, ini waktunya Amerika Serikat untuk sepenuhnya mengakui Kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan," kicaunya Trump di Twitter, Kamis (21/3/201).

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 Maret 2019

Trump menyebut, pengakuan itu sangat penting bagi strategi dan keamanan Israel serta stabilitas regional.

Dataran Tinggi Golan sebelumnya merupakan bagian dari Suriah, yang kini diduduki Israel melalui Perang Enam Hari pada 1967.

Setelah merebut, penerapan hukum Israel kemudian diperluas di wilayah tersebut pada 1981, sebuah langkah yang sama dengan aneksasi.

Namun, AS dan komunitas internasional telah lama menganggapnya sebagai wilayah Suriah di bawah pendudukan Israel.

Baca juga: Pendukung Trump Mengaku Kirim Bom Rakitan ke Tokoh Demokrat

Seruan Trump disambut baik oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjelang pemilu 9 April.

Menanggapi pengakuan Trump, pemerintah Suriah menyebut keputusan tersebut telah mengabaikan hukum internasional.