Dituding Retas Pangkalan Data KPU untuk Ganggu Pemilu 2019, Ini Tanggapan China dan Rusia

MOSKWA, KOMPAS.com - China dan Rusia bereaksi setelah mereka dituding meretas pangkalan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengganggu Pemilu 2019.

Dalam pernyataan yang dirilis Kementerian Luar Negeri China Rabu seperti dikutip Bloomberg (13/3/2019), mereka membantah tudingan itu.

Baca juga: Tak Mau Dicurigai, KPU Tak Terima Daftar Pertanyaan dari Panelis hingga Jelang Debat

"China tidak mengintervensi urusan internal negara lain dan jelas menentang adanya upaya peretasan tersebut," demikian keterangan resmi Beijing.

Indonesia, lanjut Kemenlu China, tidak menyediakan informasi apapun tentang tuduhan itu, dan menegaskan siap jika diminta bekerja sama apabila ditemukan bukti.

Sementara juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov mengatakan tuduhan yang dialamatkan Ketua KPU Arief Budiman "tidak berdasar".

Peskov menyatakan, Rusia tidak mempunyai niat untuk turut campur dalam urusan domestik negara lain. Apalagi jika itu menyangkut pemilihan.

"Kami tidak suka jika itu dilakukan kepada kami. Kami tidak pernah melakukan itu (intervensi)," tutur Peskov dalam konferensi pers.

Sebelumnya diwawancarai Bloomberg Selasa (12/3/2019), Arief berkata Rusia dan China berupaya "memanipulasi atau mengubah" konten sehingga memunculkan "pemilih hantu".

"Mereka mencoba untuk meretas sistem kami. Tidak saja setiap hari. Namun hampir setiap jam," ujar Arief dalam wawancara di Jakarta.

Dia menjelaskan tidak jelas apakah motif dari si peretas berusaha "mengganggu Indonesia" ataukah membantu memenangkan salah satu calon.

KPU, kata Arief, juga memulai penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilih yang dihembuskan oleh tim kampanye dari Prabowo Subianto.

Penyelidikan yang bakal rampung pekan ini bakal menentukan apakah 17,5 nama telah ditambahkan secara ilegal dalam daftar pemilih.

Investigasi itu terjadi setelah pertemuan antara KPU dengan Hashim Djojohadikusumo, adik sekaligus direktur media dan komunikasi tim kampanye Prabowo.

Baca juga: Semua Pihak Diingatkan untuk Tak Pertajam Polarisasi karena Beda Pilihan di Pemilu 2019