Kesepakatan Ditolak, PM Inggris Makin Tertekan 17 Hari Jelang Brexit

LONDON, KOMPAS.com - Anggota parlemen Inggris dengan tegas menolak kesepakatan Brexit yang diajukan oleh Perdana Menteri Theresa May untuk kedua kalinya.

Hal itu membuat Inggris semakin tidak menentu dalam 17 hari jelang perpisahan dengan Uni Eropa.

Diwartakan AFP, House of Commons pada Selasa (12/3/2019), menggelar pemungutan suara yang menghasilkan penolakan kesepakatan Brexit.

Baca juga: Sebulan Jelang Brexit, Pangeran William Desak Rakyat Inggris Bersatu

Langkah ini berisiko membuat kekacauan ekonomi karena Inggris dijadwalkan untuk mengakhiri hubungan dengan mitra dagang terbesarnya pada 29 Maret 2019, apa pun yang terjadi.

"Kesepakatan yang kami negosiasikan adalah yang terbaik dan memang satu-satunya kesepakatan," kata May kepada parlemen sesaat setelah pemungutan suara.

Lalu, apa yang terjadi selanjutnya?

Menurut laporan BBC, anggota parlemen akan memberikan suara pada mosi terkait apakah akan memungkinkan Brexit dieksekusi tanpa kesepakatan.

Meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan berarti mengancam berbagai bidang seperti perdagangan, imigrasi, kesehatan, dan sebagainya.

Penolakan Brexit tanpa kesepakatan tentu kemudian akan menghasilkan digelarnya pemungutan suara lainnya.

Namun suara yang satu itu akan memutuskan apakah May akan kembali ke Uni Eropa untuk meminta perpanjangan.

"Uni Eropa bakal ingin tahu apa gunanya kita membuat perpanjangan seperti itu, dan parlemen harus menjawab pertanyaan itu," ujar May.

Sebagian besar perbedaan pendapat dan perselisihan menjadi penghalang utama dalam Brexit.

Kedua belah pihak tersebut memang berkomitmen untuk menghindari kembalinya perbatasan yang keras dengan menerapkan pemeriksaan fisik atau infrastruktur antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia.

Baca juga: Ketidakpastian Brexit Bikin Maskapai Bangkrut, Ratusan Penumpang Telantar

Saat ini, barang dan jasa yang diperdagangkan antara dua yurisdiksi di pulau Irlandia itu dilakukan dengan beberapa batasan.

Inggris dan Republik Irlandia sama-sama bagian dari pasar tunggal Uni Eropa dan serikat pabean, sehingga produk tidak perlu diperiksa kepabeanan dan standarnya.

Jika Inggris resmi meninggalkan Uni Eropa, semua itu berubah.