Penasihat Keamanan Nasional AS Tolak Sebut Pertemuan Kedua Trump-Kim Gagal

WASHINGTON, KOMPAS.com - Pertemuan kedua antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Hanoi, Vietnam, berakhir tanpa kesepakatan.

Meski demikian, penasihat keamanan nasional AS John Bolton menolak apabila pertemuan puncak yang digelar pada 27-28 Februari lalu itu disebut telah gagal.

Trump kembali bertemu dengan Kim Jong Un sekitar delapan bulan usai pertemuan pertama mereka di Singapura.

Pertemuan bersejarah yang berlangsung di Singapura tahun lalu itu menghasilkan kesepakatan untuk denuklirisasi Semenanjung Korea, meski tanpa kejelasan lebih lanjut tentang tata cara maupun batas waktu pelaksanaannya.

Baca juga: Menjaga Pertemuan Trump - Kim Jong Un Sangat Melelahkan

Maka dari itu banyak pihak yang mengharapkan adanya kelanjutan dari kesepakatan di Singapura saat keduanya kembali bertemu di Vietnam.

Namun pada kenyataannya pertemuan kedua tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan tanpa ada penyampaian pernyataan bersama.

Trump disebut langsung meninggalkan pertemuan setelah Kim mulai memaparkan proposal denuklirisasi yang akan ditukar dengan pencabutan sebagian sanksi.

Bolton, mengatakan kepada CBS, kegagalan Trump untuk mendapat komitmen dari Pyongyang terkait denuklirisasi seharusnya juga dilihat sebagai sebuah keberhasilan.

"Keberhasilan di sini dapat didefinisikan sebagai presiden yang melindungi dan mengutamakan kepentingan nasional rakyat Amerika," ujarnya, dikutip AFP, Minggu (3/3/2019).

Bolton memaparkan, permasalahan denuklirisasi Korea Utara secara penuh adalah masalah besar dan hal yang kurang dari itu tidak dapat diterima.

"Jadi, presiden telah berpegang teguh pada pandangannya. Dia telah memperdalam hubungannya dengan Kim Jong Un. Saya sama sekali tidak melihatnya sebagai kegagalan ketika kepentingan nasional Amerika dapat dilindungi," tambah Bolton.

Sebelumnya dikabarkan, menurut pejabat senior AS, Korea Utara telah menuntut pencabutan seluruh sanksi ekonomi yang dijatuhkan Dewan Keamanan PBB terhadap Pyongyang pada Maret 2016.

Sebagai imbalannya, Pyongyang hanya menawarkan akan menutup bagian dari kompleks nuklir Yongbyon, sebuah situs produksi pengayaan nuklir yang luas miliki Korea Utara.

Baca juga: Berbeda dengan Media Asing, Ini Pemberitaan Media Korut soal Pertemuan Trump-Kim Jong Un

Namun Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong Ho membantah laporan AS dan menyebut Pyongyang menawarkan untuk membongkar seluruh fasilitas produksi nuklir di Yongbyon, dengan imbalan pencabutan sebagian sanksi, terlebih yang berdampak langsung pada mata pencaharian rakyat Korea Utara.

Presiden Trump, pada Jumat (1/3/2019), menyampaikan hubungannya dengan Ketua Kim Jong Un sangat baik meski dalam pertemuan kedua tidak menghasilkan kesepakatan.

Trump juga mengatakan masih ada banyak kesempatan untuk mengadakan pembicaraan soal denuklirisasi.