Digaji Rp 150 Ribu Tiap Bulan, Guru di Pamekasan Ini Menangis

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Salah satu guru honorer di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menangis di ruang kerja Komisi IV DPRD Pamekasan, Kamis (21/2/2019) karena sebulan hanya digaji Rp 150 ribu.

Guru ini, bersama dengan beberapa perwakilan guru honorer lainnya, mengadu tentang nasibnya yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah.

"Saya sebulan hanya dihonor 150 ribu. Ada teman guru lainnya lebih tinggi sampai 200 ribu. Tolong kami dibantu agar kami juga dapat perhatian," ujar guru di salah satu SD ini, yang enggan untuk ditulis identitasnya.

Baca juga: Ingin Jadi PNS, Guru Honorer SD di Madiun Tertipu Rp 53 juta

Setelah menyampaikan soal gaji, guru yang lain ada yang bertutur soal tanggung jawabnya.

Sebab, selain mengajar, ada pula yang masih berstatus sebagai wali kelas. Guru yang merangkap wali kelas, gajinya bisa naik Rp 200 ribu.

"Kalau sambil jadi wali kelas, dapat tambahan 50 ribu," kata guru lainnya yang mengaku mengajar di salah satu SD di Kecamatan Tlanakan ini.

Syaiful Bahri, Sekretaris Forum Guru Honorer PGRI Pamekasan menjelaskan, ada 1.798 guru yang kesejahteraannya hanya Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu.

Mereka datang ke kantor DPRD Pamekasan menyampaikan aspirasi. Mereka ingin meminta keadilan seperti guru-guru lainnya, walaupun adil itu tidak harus sama dari sisi kesejahteraannya.

"Permintaan kami, mereka legalitasnya perlu diperhatikan dan kesejahteraannya ditambah," ujar Syaiful Bahri saat ditemui usai audiensi.

Baca juga: Gaji Ribuan Guru Honorer Tertunda, Ini Penjelasan Kemenkeu

Muhammad Sahur, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan mengatakan, kondisi 1.798 sangat memprihatinkan.

Bahkan, ada yang diberhentikan sewenang-wenang mengajar oleh kepala sekolah. Sebab, SK mereka dari kepala sekolah, bukan dari dinas atau dari bupati.

"Kami akan sampaikan ke Dinas Pendidikan dan bupati agar legalitas mereka diatur. Kalau legalitas mereka di dinas atau bupati, maka kepala sekolah tidak bisa sewenang-wenang," ujar Sahur.

Sahur menambahkan, kesejahteraan mereka juga akan diperjuangkan. Pihaknya mengkalkulasi, jika mereka diberi honor Rp 500 ribu per bulan, maka dibutuhkan sekitar Rp 10 miliar per tahun. Anggaran itu sangat bisa direalisasikan asalkan bupati mau.

"Tergantung kemauan bupati kalau soal anggaran. Saya kira APBD mampu. Namun kemampuannya berapa, itu bisa diatur. Yang penting, kesejahteraan mereka diperhatikan," ungkap politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Sahur justru menyoroti anggaran yang diprogramkan Bupati Pamekasan untuk satu desa Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar. Padahal, desa sudah punya ADD dan DD dari pusat.

DD dan ADD banyak yang digunakan untuk pembangunan sarana yang kurang bermanfaat di desa. 

"Kalau program bupati Rp 1 miliar per desa dialihkan ke kesejahteraan guru, saya kira lebih bermanfaat karena menyangkut nasib guru dan sumber daya manusia Pamekasan ke depan," katanya.