Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Akhmad Danial
Dosen dan Pengamat Komunikasi

Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; pengamat komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Mengapa Prabowo Tidak Menyerang Balik Jokowi?

Kompas.com - 21/02/2019, 19:33 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

APA yang masih menjadi perbincangan hangat publik, khususnya di media sosial, setelah debat kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang mempertemukan dua calon presiden (capres), beberapa hari lalu?

Tampaknya, salah satu yang paling melekat di benak publik adalah penyataan capres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi), yang dinilai “menyerang” lawan debatnya, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, soal kepemilikan lahan ratusan ribu hektar di Kalimantan Timur dan Aceh.

Serangan Jokowi itu begitu melekat di benak publik karena hentakannya datang tiba-tiba dan sama sekali tidak bisa diprediksi.

Saat itu, Prabowo menyampaikan posisinya terkait reforma agraria sembari mengkritik pendekatan bagi-bagi sertifikat tanah yang dilakukan pemerintah sebagai tidak menyelesaikan inti masalah. Tiba-tiba, Jokowi membalasnya dengan informasi soal lahan yang dikuasai Prabowo sembari menyatakan hal itu tidak terjadi di eranya.

Bagi mereka yang mendamba debat capres di Indonesia memakai format debat “berdarah” capres Amerika dengan para kandidat saling serang satu sama lain, gaya attacking Jokowi itu laiknya oase dari keringnya nuansa dramatik dari pelaksanaan debat pertama Pilpres 2019.

Dalam debat pertama pun, Jokowi konsisten bermain ofensif lewat isu calon anggota legislatif Partai Gerindra yang dia sebut banyak diisi mantan napi koruptor. 

Sebaliknya, performa Prabowo dalam menanggapi serangan-serangan Jokowi dinilai terlalu dingin dan mengecewakan. Prabowo menanggapi serangan itu dengan gaya normatif dan tidak melakukan serangan balik.

Tanggapan Prabowo memicu kekecewaan mereka yang ingin mendapatkan tontonan debat “berdarah”, tidak saja di kalangan publik tetapi bahkan di internal pendukung Prabowo sendiri.

Pertanyaannya, mengapa Prabowo tidak menyerang balik Jokowi?

Strategi Prabowo?

Pada awalnya, saya menilai penampilan “dingin” Prabowo dalam debat pertama dan kedua Pilpres 2019 lahir dari pemahamannya atau saran dari para penasihatnya, tentang dua hal. 

Pertama, pemahaman tentang hakikat debat capres dan dampak elektoralnya. Kedua, pemahaman mendalam Prabowo tentang medium televisi.

Terkait hal pertama, dalam banyak literatur, dampak debat politik pada pilihan politik dianggap sangat kecil.

Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo (kiri) dan no urut 02, Prabowo Subianto bersalaman usai Debat Kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo (kiri) dan no urut 02, Prabowo Subianto bersalaman usai Debat Kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Sebagaimana dipaparkan ilmuwan politik Thomas Holbrook (1996), persepsi dari kebanyakan penonton debat capres sangat dipengaruhi kecenderungan politik mereka sebelum debat. Karenanya, tegas Holbrook, alat ukur paling baik untuk menebak pandangan penonton tentang siapa yang memenangkan debat adalah dengan melihat preferensi politiknya.

Karenanya, seusai debat kita bisa melihat riuh rendah klaim para pendukung masing-masing kandidat bahwa kandidat yang didukungnya memenangkan debat.

Saya menilai Prabowo dan timnya mengetahui hal ini sehingga tidak terlalu menganggap serius serangan lawan debatnya karena adanya keyakinan bahwa debat tidak terlalu berpengaruh pada pilihan massa yang telah mendukungnya sebelum debat.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com