Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cek Fakta Dinilai Positif, Peretasan "Cekfakta.com" Menuai Kecaman

Kompas.com - 20/02/2019, 18:23 WIB
Retia Kartika Dewi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Situs kolaborasi sejumlah media dalam memerangi hoaks, Cekfakta.com sempat diretas pada Selasa (19/2/2019). Peretas mengalihkan laman artikel yang semestinya berisi hasil cek fakta, menuju konten video hantu di situs berbagi video YouTube.

Oleh karena itu, situs Cekfakta.com sempat mengalami gangguan, seperti tautan berita tidak bisa dibuka.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam keras tindakan peretasan Cekfakta.com. Sebab, aksi peretasan ini bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

LBH Pers menganggap tindakan peretasan yang mengakibatkan terganggunya kerja-kerja melawan hoaks itu bertentangan dengan hukum yang berlaku.

"Tindakan peretasan yang berakibat terganggunya kerja-kerja melawan hoaks yang dilakukan oleh koalisi Cekfakta.com sama saja dengan upaya mendukung penyebaran berita bohong," demikian pernyataan LBH Pers yang diterima Kompas.com, Rabu (20/2/2019).

Baca juga: Peretasan Cekfakta.com Diduga Terkait Debat Pilpres, Ini Informasi soal Pelaku

Selanjutnya, LBH Pers juga mendesak kepolisian untuk segara menyelidiki dan mengusut tuntus pihak-pihak yang melakukan peretasan terhadap situs cek fakta yang diinisiasi Aliansi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Mafindo, dan didukung lebih dari 20 media nasional dan lokal.

LBH Pers mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya-upaya pemberantasan hoaks sebagaimana yang dilakukan oleh koalisi media yang tergabung dalam Cekfakta.com.

Tanggapan Perludem

Menanggapi peretasan ini, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai bahwa aktivitas cek fakta yang dilakukan media sangat penting dalam iklim demokrasi.

"Keberadaan situs Cekfakta.com sangat penting untuk mendapatkan referensi dalam pemilu karena mereka juga ikut memvalidasi data-data yang beredar terkait pemilu. Untuk memastikan mereka mendapatkan data-data yang valid dan kredible dalam menentukan keputusan ketika pemilu," ujar Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini saat dihubungi Kompas.com pada Rabu.

Menurut Titi, informasi yang tersaji dalam Cekfakta.com memiliki manfaat yang besar bagi pemilih, karena situs ini berkolaborasi dengan media-media yang kredibel.

Ia juga mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar Indonesia ketika jelang pemilu adalah banyaknya peredaran informasi yang bohong, disinformasi, dan missinformasi.

"Tidak akan ada pemilu yang demokratis kalau pemilih tidak terbebas dari kebohongan informasi yang menyesatkan atau pun tekanan," ujar Titi.

Tak hanya itu, Titi juga menuturkan bahwa adanya peretas ini berdampak kerugian bagi pemilih dan juga pasangan calon dari aakses data yang benar dari portal Cekfakta.com.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com