Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cek Fakta Dinilai Positif, Peretasan "Cekfakta.com" Menuai Kecaman

Kompas.com - 20/02/2019, 18:23 WIB
Retia Kartika Dewi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Situs kolaborasi sejumlah media dalam memerangi hoaks, Cekfakta.com sempat diretas pada Selasa (19/2/2019). Peretas mengalihkan laman artikel yang semestinya berisi hasil cek fakta, menuju konten video hantu di situs berbagi video YouTube.

Oleh karena itu, situs Cekfakta.com sempat mengalami gangguan, seperti tautan berita tidak bisa dibuka.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam keras tindakan peretasan Cekfakta.com. Sebab, aksi peretasan ini bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

LBH Pers menganggap tindakan peretasan yang mengakibatkan terganggunya kerja-kerja melawan hoaks itu bertentangan dengan hukum yang berlaku.

"Tindakan peretasan yang berakibat terganggunya kerja-kerja melawan hoaks yang dilakukan oleh koalisi Cekfakta.com sama saja dengan upaya mendukung penyebaran berita bohong," demikian pernyataan LBH Pers yang diterima Kompas.com, Rabu (20/2/2019).

Baca juga: Peretasan Cekfakta.com Diduga Terkait Debat Pilpres, Ini Informasi soal Pelaku

Selanjutnya, LBH Pers juga mendesak kepolisian untuk segara menyelidiki dan mengusut tuntus pihak-pihak yang melakukan peretasan terhadap situs cek fakta yang diinisiasi Aliansi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Mafindo, dan didukung lebih dari 20 media nasional dan lokal.

LBH Pers mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya-upaya pemberantasan hoaks sebagaimana yang dilakukan oleh koalisi media yang tergabung dalam Cekfakta.com.

Tanggapan Perludem

Menanggapi peretasan ini, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai bahwa aktivitas cek fakta yang dilakukan media sangat penting dalam iklim demokrasi.

"Keberadaan situs Cekfakta.com sangat penting untuk mendapatkan referensi dalam pemilu karena mereka juga ikut memvalidasi data-data yang beredar terkait pemilu. Untuk memastikan mereka mendapatkan data-data yang valid dan kredible dalam menentukan keputusan ketika pemilu," ujar Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini saat dihubungi Kompas.com pada Rabu.

Menurut Titi, informasi yang tersaji dalam Cekfakta.com memiliki manfaat yang besar bagi pemilih, karena situs ini berkolaborasi dengan media-media yang kredibel.

Ia juga mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar Indonesia ketika jelang pemilu adalah banyaknya peredaran informasi yang bohong, disinformasi, dan missinformasi.

"Tidak akan ada pemilu yang demokratis kalau pemilih tidak terbebas dari kebohongan informasi yang menyesatkan atau pun tekanan," ujar Titi.

Tak hanya itu, Titi juga menuturkan bahwa adanya peretas ini berdampak kerugian bagi pemilih dan juga pasangan calon dari aakses data yang benar dari portal Cekfakta.com.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com