Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beri Pesan Khusus, Pimpinan KPK Ajak Khofifah-Emil dan Syamsuar-Edy ke Rutan

Kompas.com - 20/02/2019, 18:19 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com -  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, mengajak dua pasangan gubernur dan wakil gubernur ke rumah tahanan (rutan) cabang KPK. Rutan itu terletak di belakang gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Mereka yang diajak untuk menengok rutan tersebut adalah gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak serta gubernur dan wakil gubernur Riau Syamsuar-Edy Natar Nasution.

Namun, mereka hanya diajak sampai ke ruang tunggu untuk pengunjung tahanan. Saut mengatakan, ada alasan tersendiri kenapa mereka diajak sampai ke ruang tunggu saja.

Baca juga: Gubernur Riau Bertekad Tak Bernasib seperti 3 Pendahulunya Terjerat Korupsi

"Maksudnya kita kemari adalah supaya ada semangat bahwa sampai kapan pun tidak akan masuk ke ruangan ini lagi. Kira-kira begitu Pak, ya?" kata Saut sambil melirik ke Syamsuar di depan Rutan KPK, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

"Iya, siap," jawab Syamsuar sembari tersenyum.

Merespons jawaban Syamsuar, Saut kembali berharap agar Syamsuar-Edy dan Khofifah-Emil jangan sampai masuk ke ruang tahanan karena terlibat korupsi.

"Sehingga cukup paling enggak di sini aja (bagian depan rutan KPK), enggak usah masuk ke dalam (tahanan), pesan yang mau disampaikan kira-kira begitu," papar Saut.

Baca juga: KPK Peringatkan Kepala Daerah: Jangan Lagi Main-Main, Kalau Tidak OTT

Saut menuturkan, sebelumnya KPK bersama Syamsuar-Edy dan Khofifah-Emil membahas delapan area rawan korupsi.

Beberapa area itu seperti pendapatan daerah, pengeluaran daerah, perizinan, dana desa dan lain-lain.

"Jadi, kita meminta kepala daerah untuk bersama-sama dengan KPK agar menjaga orang-orang baik ini supaya tetap baik, menjaga gerakan untuk membuat Indonesia menjadi sejahtera, tetap kokoh di daerah," ujar Saut.

Ia juga memastikan tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan KPK akan mendampingi mereka dalam pencegahan korupsi.

"Ada sejumlah planing di beberapa daerah, karena di setiap daerah memiliki masalahnya sendiri, kita kaji juga secara spesifik. Tim Koorsupgah atau koordinator wilayah akan menjaga beliau," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com