KPK Bahas Area Rawan Korupsi Bersama Tiga Kepala Daerah Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas area rawan korupsi bersama tiga kepala daerah yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo.

Mereka adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Syamsuar-Edy Natar Nasution serta Gubernur Jambi Fachrori Umar.

"Bahwa KPK saat ini menjaga ada 8 area, kita sampaikan juga 8 area itu, mulai dari pendapatan, pengeluaran, aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), kemudian juga perizinan terpadu satu pintu, dana desa, dan lain-lain, kita bicara banyak hal," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/2/2019) sore.

Baca juga: Baru Dilantik, Gubernur-Wagub Riau dan Jatim Datangi KPK

Saut ingin para kepala daerah ini menjaga integritasnya dengan baik. Selain itu, mereka juga diharapkan fokus pada upaya menyejahterakan masyarakat daerah.

"Dan ada juga sejumlah planning-planning, setiap daerah mempunyai masalah tersendiri dan kita tadi juga spesifik terhadap berapa hal. Sehingga nanti ke depan tim Koorsupgah (Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan) akan menjaga beliau (para kepala daerah)," kata Saut.

Baca juga: Gubernur Riau Bertekad Tak Bernasib seperti 3 Pendahulunya Terjerat Korupsi

Gubernur Jawa Timur Khofifah mengatakan, area rawan korupsi yang disampaikan KPK, menjadi pedoman bagi dirinya beserta seluruh jajaran dalam memperkuat pencegahan korupsi.

"Titik rawan itu akan menjadi bagian yang terus dikonsultasikan bagaimana memaksimalkan transparansi dari kebijakan yang dikeluarkan dan dimaksimalkan. Di Jatim, yang ingin dibangun adalah CETAR, Cepat, Efektif, Efisien, Tanggap, Transparan dan Responsif," katanya.

Baca juga: Jokowi Minta Gubernur Riau Fokus Atasi Kebakaran Hutan

Tim Koorsupgah KPK juga akan kembali bertemu dengan dirinya dan seluruh kepala daerah di Jawa Timur.

"Tanggal 28 Februari, akan ada tim dari KPK untuk mengonsolidasikan bagaimana proses perencanaan semua sudah terkawal, bupati, wali kota, insya allah pada 28 Februari esok akan diberi penjelasan detail kembali, bupati, wali kota yang baru," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar juga mengaku mendapat pencerahan dalam pertemuan ini. Hasil diskusi bersama KPK akan dijadikan sebagai pedoman.

Baca juga: Belum Sepekan Menjabat, Khofifah Beri Emil Dardak Tugas Khusus

Syamsuar bersama Edy tak ingin terjerat dalam kasus korupsi. Sebab, sudah ada tiga gubernur Riau yang tersangkut dalam pusaran korupsi.

"Kami bersama Pak Edy tidak mau menjadi yang keempat dan kami siap menjalani rekomendasi dari koordinasi, supervisi, pencegahan yang akan ditindaklanjuti mengenai pembenahan-pembenahan yang ada di Riau terhadap titik-titik rawan," ujarnya.

Ia juga menjelaskan, tim Koorsupgah KPK akan berkunjung ke Riau untuk bertemu dengan seluruh kepala daerah di sana.

"Kami juga meminta pendampingan kepada KPK untuk persoalan yang ada di Riau sehingga kami nanti bisa menyelesaikan persoalan yang ada di Riau sebaik-baiknya," kata dia.