Provinsi di China Larang Murid Belajar Kelas Informal Tibet

Kompas.com - 19/02/2019, 10:01 WIB
Ilustrasi anak belajarSHUTTERSTOCK Ilustrasi anak belajar

BEIJING, KOMPAS.com - Otoritas China membela keputusan tentang larangan terhadap anak-anak sekolah menghadiri kelas bahasa Tibet, yang diajarkan para biksu Buddha.

Kantor berita AFP mewartakan, sebuah provinsi di bagian barat China, Qinghai, pada Desember lalu memberlakukan perintah penghentikan kelas bahasa informal yang diajarkan biksu selama liburan sekolah musim dingin.

Qinghai merupakan provinsi dengan sebagian besar populasinya masyarakat Tibet beragam Buddha.

Baca juga: Bawa Syal Berbahan Bulu Antelop Tibet, Dua Turis China Ditahan di India

Sementara, pelajaran yang diajarkan di biara-biara mendapat popularitas di kalangan orangtua sebagai langkah bagi anak-anak mereka belajar bahasa di luar kurikulum resmi.

Pemerintah provinsi mengatakan, pelajaran tersebut ilegal dan biara berbahaya bagi keselamatan, serta tidak dilengkapi peralatan memadai untuk mengajar murid.

"Menurut hukum di China, pendidikan dilakukan oleh pemerintah," tulis pernyataan pemerintah, Senin (18/2/2019).

"Tidak ada organisasi atau orang yang dapat menggunakan agama sebagai sarana menghambat sistem pendidikan negara," imbuhnya.

Dalam pernyataan itu juga menyebutkan, kelas tersebut menimbulkan beban keuangan bagi murid dan keluarga, serta melanggar peraturan untuk mengurangi beban pelajar.

Di sisi lain, biara dan biksu yang tidak mengikuti aturan baru itu akan dikenai sanksi sesuai dengan hukum.

Peraturan tersebut menyusul dekrit oleh Partai Komunis yang berkuasa, termasuk penindasan terhadap etnis Uighur di Xinjiang, wilayah dengan mayoritas penduduk muslim.

Kelompok HAM menuduh pemerintah China mengekang kebebasan beragama dan berbudaya.

Baca juga: Turki: Perlakuan China kepada Muslim Uighur Memalukan bagi Kemanusiaan

"Otoritas Qinhai merespons soal larangan mempercayai keyakinan tertentu," ujar peneliti di Human Rights Watch China, Sophie Richardson.

Konstitusi China memang melindungi kebebasan berbicara dan agama. Namun, para kritikus menyebut hanya ada sedikit ruang untuk menentang kebijakan pemerintah.


Terkini Lainnya


Close Ads X