Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dinilai Tak Punya Alasan Cukup Terapkan Impor Saat Panen

Kompas.com - 18/02/2019, 21:04 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak berpendapat bahwa pemerintah tak memiliki alasan yang cukup untuk menerapkan kebijakan impor. Terlebih impor dilakukan pada masa panen

Alasan penerapan kebijakan impor sempat dipaparkan Presiden Jokowi saat debat kedua pilpres. 

"Sekarang itu seperti enggak punya alasan cukup untuk melakukan impor karena dilakukan ketika panen," ujar Dahnil kepada Kompas.com, Senin (18/2/2019).

Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (4/2/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (4/2/2019).
Saat debat, Jokowi mengakui bahwa selama empat tahun masa kepemimpinannya, pemerintah masih menerapkan kebijakan impor berbagai komoditas, salah satunya beras.

Kendati demikian, ia menuturkan, kuantitas impor beras saat ini telah jauh menurun jika dibandingkan 2014.

Jokowi pun mengungkapkan beberapa alasan mengapa pemerintah tetap mengimpor beras mesti terjadi surplus.

Baca juga: Saat Jokowi dan Prabowo Berdebat soal Kebijakan Impor Pangan...

Ia mengatakan, kebijakan impor bertujuan untuk menjaga ketersediaan stok cadangan beras jika terjadi bencana alam dan gagal panen.

Selain itu kebijakan impor juga bertujuan untuk menstabilkan harga beras di dalam negeri.

Baca juga: Ditanya Prabowo soal Impor Pangan, Begini Jawaban Jokowi

Kendati demikian, menurut Dahnil, kebijakan impor saat masa panen justru merugikan para petani.

"Itu jadi masalah besar dan selalu kita kritik karena merugikan petani dan petani jadi korban dari kebijakan impor itu. Hal ini yang mau dilawan pak Prabowo karena potensi rente dalam impor, itu harus dilawan. Mafia impor harus distop," kata Dahnil.

Kompas TV Juru Bicara Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo memakai data-data bernuansa fitnah kepada Prabowo Subianto. Pernyataan Dahnil, langsung dibantah Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Dedek Prayudi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com