Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/02/2019, 18:57 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com- Dalam debat kedua Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 pada Minggu (17/2/2019) malam, capres nomor urut 01 yang juga petahana, Joko Widodo, menyatakan bahwa tidak ada kebakaran hutan selama tiga tahun terakhir.

Hal itu ia sampaikan pada segmen pertama saat menyampaikan visi misinya di bidang Energi, Pangan, Infrastruktur, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup.

"Dalam tiga tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan, hutan, kebakaran lahan gambut dan itu adalah kerja keras kita semuanya," kata Jokowi.

Padahal, berdasarkan data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), masih terjadi kebakaran hutan selama 2016, 2017, dan 2018, meskipun angkanya konstan menunjukkan penurunan luas lahan yang terbakar.

Hal ini pun sempat menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Hingga akhirnya Senin (18/2/2019) pagi Jokowi menjelaskan maksud pernyataannya semalam.

“Artinya, bukan tidak ada (kebakaran hutan), turun drastis, turun 85 persen lebih,” kata Jokowi di sela-sela kunjungan hutan di Pandeglang, Banten.

Baca juga: Jokowi: Kebakaran Hutan Bukan Tak Ada, tapi Turun Drastis

Sementara KLHK melalui Twitter-nya, menyebutkan tidak ada kebakaran hutan yang mengacu pada pengertian bencana kebakaran hutan menurut Notohadinegoro (2016).

Untuk mencari keterangan lebih lanjut, Kompas.com menghubungi Direktur Penanggulangan Kebakaran Hutan KLHK, Raffles Pandjaitan.

Satu suara dengan Jokowi, ia pun membenarkan bahwa kebakaran hutan memang masih terjadi. Hanya saja, peristiwa kebakaran hutan sudah menurun drastis, dan tidak ada lagi kebakaran hutan besar yang mengganggu jalannya rutinitas sehari-hari.

"Kalau kebakaran-kebakaran kecil langsung dipadamkan itu masih bisa ditangani tidak ada asap yang mengganggu penerbangan, tidak ada mengganggu sekolah, tidak ada libur, terus tidak ada mengganggu  transportaasi darat, tidak ada penyebab penyakit, itu masih dikatakan belum bencana," kata Raffles.

"Maksud Pak Jokowi itu memang tiga tahun terakhir ini kita melakukan upaya yang sangat drastis," ujar Raffles.

Raffles menjelaskan, upaya drastis itu juga terlihat dengan hasil penurunan luas lahan yang terbakar secara drastis dari tahun ke tahun. Pada 2015 terdapat 2,6 juta hektar lahan yang terbakar, pada 2016 turun menjadi 438.000 hektar, dan pada 2017 turun lagi menjadi 165.000 hektar.

"Nah itu yang dimaksud Pak Jokowi, tiga tahun ini tidak ada complain dari negara lain tentang asap. Tidak ada masyarakat kita tiga tahun terakhir yang menghirup asap, biasanya setiap tahun sebelum 2015 hampir tiap tahun mereka ngisep asap," ujarnya.

Pemerintah Indonesia, menurut Raffles, diapresiasi oleh dunia internasional karena berhasil menghilangkan asap akibat kebakaran hutan yang biasanya setiap tahun mengganggu hingga wilayah negara tetangga.

"Itu yang harus diapresiasi sama masyarakat luas, orang harus melek, lah. Jangan hanya statement begitu dijadikan masalah,” kata Raffles.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com