Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi dan Prabowo Dinilai Belum Paham Subtansi Reforma Agraria

Kompas.com - 18/02/2019, 15:59 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hairansyah menilai, kedua kandidat calon presiden belum substansial dalam memahami reforma agraria.

Pasalnya saat debat kedua pilpres, capres nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto tidak menyinggung soal masalah ketimpangan pemilikan lahan, penyelesaian konflik dan perlindungan terhadap aktivis pembela hak masyarakat.

"Persoalan ketimpangan, penyelesaian konflik dan keadilan agraria belum terlihat secara jelas oleh kedua calon presiden," ujar Hairansyah melalui keterangan tertulisnya, Senin (18/2/2019).

Baca juga: Data Menunjukkan Konflik Agraria Masih Marak, Ini Kata Jokowi

Hairansyah mengatakan, dalam aspek reforma agraria Jokowi masih terlihat parsial, sebab hanya memaparkan mengenai sertifikasi dan distribusi lahan konsesi.

Sementara, Prabowo selalu menekankan pendekatan melalui implementasi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Namun Hairansyah berpendapat, Prabowo tidak memaparkan soal strategi dan rencana kerja terkait reforma agraria.

Baca juga: Auriga Koreksi Klaim Jokowi Terkait Reforma Agraria

"Calon presiden Joko Widodo berupaya mengimplementasikan konsep ini melalui distribusi lahan konsesi dan penerbitan sertifikasi kepada masyarakat," kata Hairansyah.

"Sedangkan calon presiden Prabowo Subianto selalu menekankan aspek penting jaminan konstitusional melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Meskipun secara strategi tidak terlihat rencana kerjanya," tutur dia.

Kompas TV Pemerintah memastikan pengurusan sertifikat tanah tidak dikenakan biaya atau pungutan di luar tarif resmi yang telah ditetapkan. Warga yang menjadi korban pungli saat pengurusan sertifikat diminta melapor ke penegak hukum. KompasTV akan mengulasnya dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Jalil terkaitsertifikat tanah ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com