Jelang Pemilu, Partai Politik Australia Diretas Pihak Asing

CANBERRA, KOMPAS.com - Pemerintah Australia menyebutada negara asing yang meretas partai-partai politik utama dan parlemen, beberapa pekan sebelum pemilihan.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan, jaringan beberapa partai politik seperti Liberal, Buruh, dan Nasional telah terpengaruh oleh peretasan.

"Pakar dunia maya kami yakin ada aktor negara yang canggih bertanggung jawab atas aktivitas jahat ini," katanya, Senin (18/2/2019), seperti diwartakan kantor berita AFP.

Baca juga: Maret 2019, Australia Target Sahkan Perjanjian Perdagangan dengan Indonesia

"Agen keamanan kami mendeteksi aktivitas ini dan bertindak tegas untuk menghadapinya," lanjutnya.

"Mereka mengamankan sistem ini dan melindungi pengguna," imbuhnya.

Awal bulan ini, pihak berwenang melaporkan adanya insiden berkaitan keamanan jaringan komputasi parlementer.

Aktivitas mencurigakan itu memaska pengguna, termasuk PM dan kabinet, untuk mengubah kata sandi dan mengambil tindakan keamanan lainnya.

Direktorat Sinyal Australia mengonfirmasi, pihaknya kini bekerja sama dnegan parlemen untuk mengatasi serangan tersebut.

Spekulasi terfokus pada China, meski tidak ada tudingan resmi terhadap negara tersebut. Namun, para ahli siber memperingatkan pencarian aktor dibalik serangan itu bisa memakan waktu dan sulit.

Warga Australia akan menggunakan haknya dalam pemilihan umum yang digelar pada pertengahan Mei 2019.

Insiden peretasan menjadi momok karena ada pihak yang mencoba untuk memengaruhi hasil pemungutan suara atau mengubah jangka waktu debat.

Tapi, Morrison meyakini tidak ada bukti tentang adanya camput tangan dalam pemilu.

Baca juga: Australia Umumkan Kembali Buka Pusat Penampungan Imigran di Pulau Christmas

"Kami melakukan sejumlah langkah untuk memastikan integritas sistem pemilu kami," katanya.

Pusat Keamanan Siber Australia siap membantu partai atau lembaga pemilu yang membutuhkan pertolongan.

"Mereka telah memberi pengarahan kepada Komisi Pemilu dan bertanggung jawab atas keamanan siber bagi semua negara bagian dan teritori," ujar Morrison.