Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Dalam 2 Tahun Kita Bagikan Konsesi Lahan 2,6 Juta Hektar

Kompas.com - 17/02/2019, 21:30 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengatakan, dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah membagikan lahan perhutanan sosial seluas 2,6 juta hektar.

Hal itu ia sampaikan dalam menjawab pertanyaan soal strategi reforma agraria pada debat kedua Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

"Dalam dua tahun kita sudah membagikan konsesi, baik bagi masyarakat adat, ulayat, dan lain-lain sebanyak 2,6 juta hektar dari 12,7 yang kita siapkan," kata dia.

Menurut Jokowi, pembagian konsesi tersebut juga diiringi dengan pendampingan guna memastikan lahan perhutanan dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat.

Baca juga: Prabowo: Industri 4.0 Bagus, tapi Saya Ingin Indonesia Tanpa Impor Pangan

"Kita juga mendampingi mereka agar tanah yang sudah kita berikan ini menjadi produktif. Ada yang mereka tanami kopi, buah-buahan, jagung banyak. Artinya tidak hanya memberikan konsesi lahan, tapi mendampingi agar tanah itu produktif," kata dia.

Di satu sisi Jokowi juga melakukan redistribusi aset tanah dengan pembagian sertifikat tanah.

Ia mencontohkan, pada tahun 2017, sebanyak 5 juta sertifikat telah dibagikan. Di tahun 2018 sebanyak 7 juta sertifikat tanah telah dibagikan.

Kompas TV Debat Pilpres kedua tahun 2019 yang kali ini hanya diikuti dua Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan nomor urut 02 Prabowo Subianto mengangkat tema energy, pangan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan sumber daya alam. Namun diprediksi kuat permasalahan pangan dan infrastruktur akan menjadi isu yang paling sengit untuk diperdebatkan pada debat Capres kedua ini. Lalu bagaimana para Capres dan tim sukses masing-masing Capres menelaah dan merinci visi misi masing-masing kandidat dalam menyesaikan dua isu ini dalam debat agar dapat dipahami publik? KompasTV akan membahasnya bersama tim penugasan khusus, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Nusyirwan Soejono dan juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Suhendra Ratu Prawiranegara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com