Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Achmad Zaky: Presiden Akan Menyampaikan, Jangan "Uninstall" Bukalapak

Kompas.com - 16/02/2019, 12:03 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — CEO Bukalapak Achmad Zaky meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo atas kicauannya yang menimbulkan gerakan #uninstallbukalapak.

Menurut Zaky, Presiden Jokowi menerima permintaan maaf itu.

Presiden bahkan akan segera menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak uninstall aplikasi Bukalapak.

"Pak Presiden menyampaikan bahwa nanti akan disampaikan, jangan unsintall Bukalapak karena karya Indonesia harus didukung. Mungkin nanti akan disampaikan langsung," kata Zaky kepada wartawan seusai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

Hal serupa disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki yang ikut mendampingi Jokowi saat bertemu Zaky.

Baca juga: Bertemu Jokowi, CEO Bukalapak Ahmad Zaky Minta Maaf

Teten mengatakan, Presiden tidak marah dengan kicauan Zaky.

"Beliau sama sekali tidak marah. Bahkan, Beliau khawatir kalau ini terus berlanjut, uninstall terhadap Bukalapak ini akan mengganggu bisnis e-commerce di Indonesia," kata Teten.

Menurut Teten, Presiden akan segera melakukan jumpa pers pada hari ini untuk menyampaikan imbauan agar masyarakat tidak memboikot aplikasi Bukalapak.

"Kita tahu bahwa Bukalapak salah satu dari empat unicorn kita selain Go-Jek, Traveloka, Tokopedia. Dan banyak UMKM yang menggunakan market place di empat unicorn ini. Jadi jangan sampai ini kemudian menjadi rusak karena ini kebanggaan kita," kata Teten.

Dalam twitnya, Zaky menulis: "Omong kosong industri 4.0 kalau budget R&D negara kita kaya gini (2016, in USD) 1. US 511B 2. China 451 B 3. Jepang 165B 4. Jerman 118B 5. Korea 91B 11. Taiwan 33B 14. Australia 23B 24 Malaysia 10B 25. Spore 10B 43. Indonesia 2B. Mudah2an presiden baru bisa naikin".

Baca juga: Seusai Ramai Twit soal Presiden Baru, CEO Bukalapak Bertemu Jokowi Hari Ini

Kicauan ini menjadi bahan pembicaraan di media sosial Twitter pada Kamis (14/2/2019).

Para pendukung Jokowi yang tak terima dengan kicauan itu membuat gerakan #uninstallbukalapak.

Sebaliknya, warganet yang tak setuju dengan gerakan itu membuat gerakan perlawanan dengan tagar #dukungbukalapak.

Menilik banyaknya warganet yang mempersoalkan, Zaky pun mengklarifikasi twitnya itu. Dia pun meminta maaf jika ada kesalahpahaman mengenai twit itu.

Zaky mengakui bahwa data yang ia gunakan terkait anggaran pengembangan dan riset di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain merupakan data lama. Data itu ia dapat dari Wikipedia.

Sementara soal kata "presiden baru" dalam kicauannya, ia menegaskan bahwa itu bisa merujuk kepada siapa pun pemenang Pilpres 2019, baik sebagai petahana maupun Prabowo Subianto sebagai penantang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com