Maret 2019, Australia Target Sahkan Perjanjian Perdagangan dengan Indonesia

SYDNEY, KOMPAS.com - Pemerintah Australia pada Jumat (15/2/2019) memperkirakan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia akan dilakukan pada Maret 2019.

Sebelumnya, kedua negara sempat bersitegang usai Australia mempertimbangkan rencana pemindahan Kedutaan Besar di Tel Aviv ke Yerusalem.

Laporan kantor berita AFP menyebutkan, kesepakatan bernilai miliaran dollar itu mencakup peningkatan akses bagi ternak sapi dan domba Australia untuk dikonsumsi rakyat Indonesia.

Selain itu, universitas, penyedia layanan kesehatan, dan perusahaan tambang dari Australia akan mendapat keuntungan dari kemudahan memasuki Indonesia.

Baca juga: Australia Umumkan Kembali Buka Pusat Penampungan Imigran di Pulau Christmas

Di sisi lain, akses yang lebih besar ke pasar Australia diperkirakan akan memacu industri otomotif dan tekstil, serta meningkatkan ekspor kayu, barang elektronik, serta obat-obatan Indonesia.

"Ini merupakan kesepakatan yang kuat bagi kedua negara, yang akan meningkatkan aliran perdagangan dan investasi dua arah," kata Menteri Perdagangan Australia Simon Birmingham.

"Juga menciptakan lebih banyak peluang bagi petani, bisnis, dan pembangunan ekonomi," imbuhnya.

Perdagangan bilateral kedua negara pada tahun lalu telah mencapai 11,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 165,4 triliun.

Sebagai informasi, perundingan yang diberi nama Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) sudah berlangsung selama enam tahun.

"Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan ekonomi yang tumbuh cepat, menjadikan penguatan hubungan kita penting secara strategis dan ekonomis," kata Birmingham dalam sebuah pernyataan.

"Saya terus melakukan diskusi yang sangat konstruktif dengan sejumlah menteri Indonesia dalam beberapa bulan terakhir," lanjutnya.

"Saya senang dapat menyelesaikan kesepakatan yang kami harap akan mencapai penandatanganan pada Maret," imbuhnya.

ABC mewartakan, perundingan perjanjian perdagangan itu dilaporkan sudah disepakati pada Agustus 2018 ketika Perdana Menteri Australia Scott Morrison berkunjung ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Australia Beli 12 Kapal Selam Canggih dari Perancis Senilai Rp 498 Triliun

Ketika itu Morrison baru saja menggantikan Perdana Menteri sebelumnya Malcolm Tunrbull.

Sebelumnya, Morrison mengajukan kebijakan relokasi kedubes Australia ke Yerusalem, menyusul keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui kota itu sebagai ibu kota Israel.

Pada Desember lalu, Morrison mengikuti jejak Trump, namun pemindahan kedubes dari Tel Aviv tidak akan terjadi hingga penyelesaian damai antara Palestina dan Israel tercapai.