Komisi Pemilihan Rekomendasikan Pembubaran Partai Pengusung Putri Thailand

Kompas.com - 12/02/2019, 19:07 WIB
Pejabat partai Thai Raksa Chart saat mendaftarkan Putri Thailand Ubolratana Rajakanya sebagai kandidat perdana menteri, Jumat (8/2/2019).AFP / KRIT PHROMSAKLA NA SAKOLNAKORN / THAI NEWS PIX Pejabat partai Thai Raksa Chart saat mendaftarkan Putri Thailand Ubolratana Rajakanya sebagai kandidat perdana menteri, Jumat (8/2/2019).

BANGKOK, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Thailand telah mengeluarkan rekomendasi pembubaran untuk salah satu peserta pemilu, Partai Thai Raksa Chart.

Rekomendasi pembubaran tersebut setelah partai itu mengusung Putri Ubolratana Rajakanya, yang merupakan anggota kerajaan Thailand sebagai kandidat perdana menteri.

Diberitakan Bangkok Post, Selasa (12/2/2019), komisi pemilihan telah meminta kepada pengadilan konstitusi untuk membubarkan partai Thai Raksa Chart karena dianggap telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan sistem monarki konstitusional Thailand.

Sehari sebelumnya, Komisi Pemilihan Thailand telah mengumumkan mencoret nama Putri Ubolratana dari daftar kandidat perdana menteri.

Baca juga: Nama Putri Ubolratana Resmi Dicoret sebagai Kandidat PM Thailand

Keputusan itu menyusul pernyataan Raja Maha Vajiralongkorn yang menyebut pencalonan kakak perempuannya, yang merupakan anggota keluarga kerajaan sebagai tindakan yang tak pantas.

Pihak komisi pemilihan kemudian memasukkan kasus itu ke pengadilan konstitusi pada Senin (11/2/2019) dengan menyertakan tiga bukti, yakni pengumuman kerajaan bertanggal 8 Februari 2019, surat partai yang mengumumkan nama orang yang diusulkan sebagai kandidat perdana menteri, serta surat partai yang menyetujui kandidat perdana menteri yang diusung.

Jika pihak pengadilan mengabulkan permintaan komisi pemilihan, maka partai Thai Raksa Chart dapat dibubarkan dan para eksekutifnya dapat dilarang berpolitik selama 10 tahun sampai seumur hidup. Demikian dilansir Channel News Asia.

Pengumuman pencalonan putri kerajaan Thailand yang berusia 67 tahun itu pada Jumat (8/2/2019) telah mengejutkan negara Thailand karena menjadi kali pertama seorang anggota keluarga kerajaan maju untuk jabatan politik.

Namun Raja Thailand Maha Vajiralongkorn kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa keluarga kerajaan memiliki kedudukan di atas politik, sehingga tidak sepantasnya menjabat dalam politik.

Thailand merupakan salah satu negara penganut sistem monarki konstitusi yang ketat. Thailand juga menganut hukum lese majeste paling ketat yang melindungi seluruh anggota keluarga kerajaan.

Baca juga: Raja Thailand Kecam Upaya Kakaknya Jadi Calon Perdana Menteri



Close Ads X