Peserta Pemilu Israel Dilarang Pakai Foto Tentara dalam Kampanye

TEL AVIV, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung Israel pada Kamis (7/2/2019) mengumumkan larangan penggunaan foto tentara dalam kampanye oleh kandidat peserta pemilihan.

Larangan diberlakukan selama 90 hari menjelang waktu pemilihan, di mana menampilkan figur tentara dengan tujuan propaganda bakal ditindak secara tegas.

Munculnya larangan tersebut, menyusul keluhan dari partai oposisi yang terhadap penggunaan foto yang menampilkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan tentara oleh Partai Likud.

Netanyahu menjadi calon petahana yang diyakini masih akan menjadi favorit dalam pemungutan suara yang akan dilangsungkan pada 9 April mendatang.

"Selama 90 hari sebelum pemilihan, penggunaan tentara untuk tujuan propaganda dilarang, terutama gambar tentara dengan perdana menteri," kata jaksa agung dalam pernyataan kementerian kehakiman.

Baca juga: Israel Sukses Uji Coba Rudal Pencegat Misil Balistik yang Dikembangkan Bersama AS

Netanyahu menjadi lebih sering mengunjungi pasukan selama jelang pemilihan, saat dia berusaha meningkatkan kepercayaan terhadap keamanan negara.

Jajak pendapat menunjukkan bahwa masalah keamanan masih menjadi perhatian utama rakyat Israel, menutupi serangkaian kasus korupsi yang dihadapi Netanyahu.

Sementara itu, berkaitan dengan pemilu yang akan digelar, Komite Pemilihan Pusat memperingatkan kepada media Israel untuk tidak melakukan poling maupun mengambil sumber anonim untuk pemberitaan seputar pemilu.

Dalam arahan yang disampaikan Ketua Komite Pemilu Pusat, Hakim Agung Hanan Melcer di Knesset, media Israel diajak ikut berperan mencegah campur tangan pihak asing dalam pemilu dan menghapus atau melaporkan konten dari sumber anonim.

Komite Pemilihan Pusat juga telah bertemu dengan para eksekutif Facebook untuk meminta mereka mempercepat rencana meluncurkan perangkat dan pembatasan di Israel yang dapat membantu mencegah masuknya pengaruh asing dan membuat iklan politik lebih transparan.

Selain itu, komite tersebut juga mengumumkan akan menggelar kampanye pendidikan publik yang fokus pada cara mengetahui berita palsu dan hoaks.

Seorang juru bicara komite mengkonfirmasi kampanye akan diluncurkan menjelang akhir Maret dan akan memanfaatkan semua media digital dan offline yang tersedia.

Baca juga: Israel Mengaku Gagalkan Serangan Siber dari Iran Setiap Hari