Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parlemen Ukraina Larang Warga Rusia Jadi Pemantau dalam Pemilu Presiden

Kompas.com - 07/02/2019, 23:42 WIB
Agni Vidya Perdana

Penulis

Sumber AFP

KIEV, KOMPAS.com - Anggota parlemen Ukraina telah sepakat untuk melarang warga negara Rusia menjadi pemantau dalam pemilihan presiden yang akan diselenggarakan akhir Maret mendatang.

Keputusan larangan tersebut diambil setelah melalui voting dalam rapat parlemen yang digelar Kamis (7/2/2019).

Ketegangan antara Kiev dengan Moskwa kembali meningkat dalam beberapa bulan terakhir, sejak Rusia menahan kru dan kapal angkatan laut Ukraina di Crimea.

Ukraina juga mencurigai Rusia berencana untuk ikut campur dalam agenda pemilihan presiden mendatang.

Dalam pemungutan suara yang dilakukan Kamis (7/2/2019), parlemen Ukraina turut menyepakati alokasi anggaran sekitar 350 juta dollar AS (sekitar Rp 4,8 triliun) untuk badan intelijen dalam menghadapi ancaman yang mungkin ada.

Baca juga: Komedian Maju Pemilu Presiden Ukraina, Popularitasnya Kalahkan Petahana

Parlemen Ukraina telah sepakat melarang warga negara Rusia untuk ambil bagian dalam misi pemantauan pemilu internasional.

Tak hanya dalam pemilu presiden, larangan rencananya juga akan turut diberlakukan saat pemilihan parlemen dan pemilu lokal. Larangan itu mendapat kecaman oleh Moskwa dan juga sekutu Barat Ukraina.

Kurt Volker, perwakilan khusus AS untuk Ukraina, mengatakan bahwa Rusia seharusnya tetap dapat ambil bagian dalam pemantauan, selama mereka ada di bawah pengawasan organisasi internasional.

"Jika mereka (Rusia) tidak ambil bagian, hal ini akan memungkinkan orang untuk mempertanayakan hasil pemilihan," tulis Volker dalam akun Twitter miliknya.

"Tidak ada permainan. Ukraina perlu mempercayai lembaga demokrasinya sendiri," tambahnya, seperti dilansir AFP.

Anggota senat Rusia mengatakan, Mokswa kemungkinan tidak akan mengaku hasil pemilihan di Ukraina jika para pengamatnya tidak diizinkan turut berpartisipasi dalam pemantauan.

Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama Eropa (OSCE) saat ini tengah mempersiapkan misi yang luas untuk pemilihan 31 Maret di Ukraina.

Utusan OSCE Rusia, Alexander Lukashevich menyebut larangan oleh parlemen Ukraina sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap komitmen OSCE Ukraina dan norma-norma hukum internasional. Demikian komentarnya seperti dikutip kantor berita RIA.

Hubungan antara Moskwa dengan Kiev memburuk setelah pemerintah pro-Barat berkuasa pasca-pemberontakan pada tahun 2014 terhadap pemimpin pro-Kremlin.

Tahun itu Moskwa mencaplok Crimea dan mulai mendukung pemberontak dalam konflik di Ukraina timur yang telah menewaskan sekitar 13.000 orang.

Baca juga: Pejabat Rusia: Ukraina Mungkin Bisa Bubar sebagai Negara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber AFP
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com