Pemerintah Brasil Deklarasikan Perang Melawan Kejahatan Terorganisir

BRASILIA, KOMPAS.com - Pemerintah Brasil mengumumkan perang melawan kejahatan terorganisir.

Melalui Menteri Kehakiman Sergio Moro, pemerintah Brasil meluncurkan serangkaian tindakan keras yang dirancang untuk memerangi kejahatan, korupsi, dan aksi kekerasan di negara terbesar Amerika Latin itu.

"Pemerintah Brasil mendeklarasikan perang terhadap kejahatan terorganisir. Sebuah perang moral dan hukum," kata Presiden Jair Bolsonaro melalui pesan yang dibacakan di hadapan Kongres, Senin (4/2/2019) lalu.

"Pemerintah sebelumnya telah bersikap terlalu lemah dalam melindungi korban dan fokus pada viktimisasi para pelaku kriminal," tambah pernyataan Bolsonaro, yang sedang dirawat di rumah sakit pasca-operasi.

Pemerintah Brasil di bawah Bolsonaro telah mengambil tindakan keras terhadap tindak kejahatan di negara itu, di mana hampir 64.000 kasus pembunuhan terjadi dalam setahun.

Baca juga: Warga Brasil Tanpa Catatan Kriminal Kini Lebih Mudah Peroleh Senjata

Langkah-langkah yang diusulkan pemerintah termasuk undang-undang yang memungkinkan aparat kepolisian untuk menggunakan senjata mereka dalam "pertahanan yang sah" jika berhadapan dengan risiko "konflik bersenjata" yang menempatkan nyawa mereka dalam bahaya.

Menteri Kehakiman Sergio Moro juga menyerukan hukuman yang lebih berat dan lebih tegas, di mana siapa pun yang dinyatakan bersalah atas tindak kejahatan harus dipenjara setelah banding pertama ditolak.

Hukum yang berlaku di Brasil saat ini masih menyerahkan kepada hakim untuk keputusan kapan terpidana harus mulai menjalani hukumannya.

Hal itulah yang menjadi masalah dalam kasus yang menjerat mantan presiden Luiz Inacio Lula da Silva, yang telah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas tuduhan korupsi.

Namun hukumannya ditangguhkan selama masa pengajuan bandingnya ditunda sehingga dia tetap bisa mencalonkan diri dalam pemilihan presiden.

Pengadilan Brasil memutuskan melawan usulan Moro tersebut namun Mahkamah Agung diperkirakan bakal mengangkat masalah ini pada bulan April dan memberi kepastian putusan yang akan berdampak terhadap ribuan terpidana, termasuk Lula.