Status Miliarder China sebagai Warga Tetap Australia Resmi Dicabut

CANBERRA, KOMPAS.com - Pemerintah Australia mencabut status penduduk tetap miliarder China, yang juga merupakan donor politik, Huang Xiangmo dan menolak permohonan kewarganegaraannya.

Huang naik daun dengan cepat menjadi pelobi pro-China terkemuka, mendekati politisi, dan menyumbangkan setidaknya  2 juta dollar Australia atau sekitar Rp 20 miliar kepada partai-partai politik negeri itu melalui perusahaannya.

Tetapi keputusan dari Departemen Dalam Negeri Australia, yang dibuat ketika Huang berada di luar Australia, membuatnya tak bisa masuk kembali ke Benua Kanguru.

Baca juga: Lebih dari 100 Miliarder China adalah Legislator Senior

Media lokal Australia melaporkan aplikasi kewarganegaraan Huang telah ditolak dengan sejumlah alasan, termasuk atas dasar karakter dan kekhawatiran atas kelayakan jawaban yang dia diberikan selama wawancara.

ABC mendapatkan informasi, keputusan untuk melarang Huang masuk ke Australia disampaikan beberapa bulan yang lalu.

Investigasi bersama ABC-Fairfax pada 2017 mengungkap upaya aplikasi kewarganegaraan Australia yang dilakukan Huang macet.

Kemacetan itu terjdi di tengah kekhawatiran lembaga-lembaga keamanan tentang hubungan Huang dengan Partai Komunis China.

Badan Intelijen Australia (ASIO), yang meneliti permohonan kewarganegaraan itu, telah memperingatkan Partai Liberal, Partai Buruh, dan Partai Nasional karena menerima donasi dari Huang.

AISO khawatir pengusaha itu bisa mencoba mengutamakan kepentingan Beijing.

Beberapa analis meramalkan, Beijing akan bereaksi keras saat warganya dijerat undang-undang, yang dirancang untuk menindak campur tangan asing.

Tetapi Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, mengecilkan kemungkinan itu.

"[China] tak membahas masalah itu dengan saya dan saya tak mengira hal itu menjadi subyek diskusi bilateral. Ini adalah masalah yang terjadi dari waktu ke waktu," katanya.

"Kami memiliki hubungan yang baik dan konstruktif berdasarkan rasa saling menghormati dan melibatkan. Jika ada isu yang dikhawatirkan, saya yakin kami bisa mengatasinya."

Sementara itu, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, tetap bungkam tentang laporan tersebut.

"Pemerintah selalu bertindak konsisten terhadap saran yang kami terima dan itulah apa yang terjadi pada kesempatan ini," katanya.

Morrison menyoroti undang-undang yang melarang sumbangan asing yang berlaku pada 1 Januari.

Ia mengatakan, sumbangan politik sebelumnya telah diterima "dengan itikad baik", berdasarkan informasi yang diketahui pada saat itu, yang menunjukkan Partai Liberal tidak akan mengembalikan apapun terkait kontribusi Huang.

"Kami memiliki undang-undang prospektif yang mengatasi hal itu di masa depan," tambah Morrison.

Pengembang properti itu pindah ke Australia pada 2011 sebelum memberikan sumbangan politik pertamanya setahun setelahnya.

Saat itu dia menyumbang 150.000 dollar Australia atau sekitar Rp 1,5 miliar untu Partai Liberal cabang New South Wales (NSW) selama masa Sam Dastyari.

Huang juga sempat menjadi presiden badan yang berafiliasi dengan Partai Komunis China. Badan bernama Dewan Australia untuk Promosi Reunifikasi Damai China bertugas untuk itu bertugas mempromosikan kepentingan Partai Komunis China.

Salah satu perusahaan Huang juga menggelontorkan 50.000 dollar Australua atau Rp 500 juta untuk organisasi penggalangan dana yang dikaitkan dengan mantan Menteri Perdagangan Australia, Andrew Robb.

Baca juga: Jumlah Miliarder China Terus Meningkat, Pelit Memberikan Sumbangan Amal

Huang juga membayar 55.000 dollar atau sekitar Rp 550 juta hanya untuk makan bersama pemimpin oposisi Australia, Bill Shorten.

Dia juga diketahui membantu membentuk badan penelitian Australia-China yang dipimpin mantan Menteri Utama NSW, Bob Carr.