Status Miliarder China sebagai Warga Tetap Australia Resmi Dicabut

Kompas.com - 06/02/2019, 16:54 WIB
Huang Xiangmo (kedua dari kiri) bersama mantan Perdana Menteri Julia Gillard dan mantan senator Sam Dastyari.
ABC Australia Huang Xiangmo (kedua dari kiri) bersama mantan Perdana Menteri Julia Gillard dan mantan senator Sam Dastyari.

CANBERRA, KOMPAS.com - Pemerintah Australia mencabut status penduduk tetap miliarder China, yang juga merupakan donor politik, Huang Xiangmo dan menolak permohonan kewarganegaraannya.

Huang naik daun dengan cepat menjadi pelobi pro-China terkemuka, mendekati politisi, dan menyumbangkan setidaknya  2 juta dollar Australia atau sekitar Rp 20 miliar kepada partai-partai politik negeri itu melalui perusahaannya.

Tetapi keputusan dari Departemen Dalam Negeri Australia, yang dibuat ketika Huang berada di luar Australia, membuatnya tak bisa masuk kembali ke Benua Kanguru.

Baca juga: Lebih dari 100 Miliarder China adalah Legislator Senior

Media lokal Australia melaporkan aplikasi kewarganegaraan Huang telah ditolak dengan sejumlah alasan, termasuk atas dasar karakter dan kekhawatiran atas kelayakan jawaban yang dia diberikan selama wawancara.

ABC mendapatkan informasi, keputusan untuk melarang Huang masuk ke Australia disampaikan beberapa bulan yang lalu.

Investigasi bersama ABC-Fairfax pada 2017 mengungkap upaya aplikasi kewarganegaraan Australia yang dilakukan Huang macet.

Kemacetan itu terjdi di tengah kekhawatiran lembaga-lembaga keamanan tentang hubungan Huang dengan Partai Komunis China.

Badan Intelijen Australia (ASIO), yang meneliti permohonan kewarganegaraan itu, telah memperingatkan Partai Liberal, Partai Buruh, dan Partai Nasional karena menerima donasi dari Huang.

AISO khawatir pengusaha itu bisa mencoba mengutamakan kepentingan Beijing.

Beberapa analis meramalkan, Beijing akan bereaksi keras saat warganya dijerat undang-undang, yang dirancang untuk menindak campur tangan asing.

Tetapi Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, mengecilkan kemungkinan itu.

"[China] tak membahas masalah itu dengan saya dan saya tak mengira hal itu menjadi subyek diskusi bilateral. Ini adalah masalah yang terjadi dari waktu ke waktu," katanya.

"Kami memiliki hubungan yang baik dan konstruktif berdasarkan rasa saling menghormati dan melibatkan. Jika ada isu yang dikhawatirkan, saya yakin kami bisa mengatasinya."

Sementara itu, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, tetap bungkam tentang laporan tersebut.

"Pemerintah selalu bertindak konsisten terhadap saran yang kami terima dan itulah apa yang terjadi pada kesempatan ini," katanya.

Morrison menyoroti undang-undang yang melarang sumbangan asing yang berlaku pada 1 Januari.

Ia mengatakan, sumbangan politik sebelumnya telah diterima "dengan itikad baik", berdasarkan informasi yang diketahui pada saat itu, yang menunjukkan Partai Liberal tidak akan mengembalikan apapun terkait kontribusi Huang.

"Kami memiliki undang-undang prospektif yang mengatasi hal itu di masa depan," tambah Morrison.

Pengembang properti itu pindah ke Australia pada 2011 sebelum memberikan sumbangan politik pertamanya setahun setelahnya.

Saat itu dia menyumbang 150.000 dollar Australia atau sekitar Rp 1,5 miliar untu Partai Liberal cabang New South Wales (NSW) selama masa Sam Dastyari.

Huang juga sempat menjadi presiden badan yang berafiliasi dengan Partai Komunis China. Badan bernama Dewan Australia untuk Promosi Reunifikasi Damai China bertugas untuk itu bertugas mempromosikan kepentingan Partai Komunis China.

Salah satu perusahaan Huang juga menggelontorkan 50.000 dollar Australua atau Rp 500 juta untuk organisasi penggalangan dana yang dikaitkan dengan mantan Menteri Perdagangan Australia, Andrew Robb.

Baca juga: Jumlah Miliarder China Terus Meningkat, Pelit Memberikan Sumbangan Amal

Huang juga membayar 55.000 dollar atau sekitar Rp 550 juta hanya untuk makan bersama pemimpin oposisi Australia, Bill Shorten.

Dia juga diketahui membantu membentuk badan penelitian Australia-China yang dipimpin mantan Menteri Utama NSW, Bob Carr.


Terkini Lainnya

Joko Driyono: Saya Menunggu Detik-detik Terakhir..

Joko Driyono: Saya Menunggu Detik-detik Terakhir..

Megapolitan
Kebakaran di Rumah Bertingkat Daerah Teluk Gong, Dua Orang Tewas

Kebakaran di Rumah Bertingkat Daerah Teluk Gong, Dua Orang Tewas

Megapolitan
Seputar Pemeriksaan Bawaslu terhadap Caleg yang Senam di Atas Sajadah

Seputar Pemeriksaan Bawaslu terhadap Caleg yang Senam di Atas Sajadah

Megapolitan
Aksi Sekelompok Pria Mesum di Karawang Bikin Banyak Siswi Trauma

Aksi Sekelompok Pria Mesum di Karawang Bikin Banyak Siswi Trauma

Regional
Dirjen Dukcapil Sebut Sudah Merekam E-KTP ke Semua Penghuni Lapas dan Rutan

Dirjen Dukcapil Sebut Sudah Merekam E-KTP ke Semua Penghuni Lapas dan Rutan

Nasional
Diperiksa 22 Jam, Joko Driyono: Cukup Melelahkan, Cukup Panjang..

Diperiksa 22 Jam, Joko Driyono: Cukup Melelahkan, Cukup Panjang..

Megapolitan
Mahfud MD: Hindari Golput karena Pesta Demokrasi Itu Menyenangkan...

Mahfud MD: Hindari Golput karena Pesta Demokrasi Itu Menyenangkan...

Regional
Duel Maut, Mojo Si Singa Jantan Mati Diserang Singa Betina

Duel Maut, Mojo Si Singa Jantan Mati Diserang Singa Betina

Internasional
5 Fakta Al Ghazali Jenguk Ahmad Dhani, 'Semoga Ayah Kuat' hingga Menyanyi di Depan Rutan

5 Fakta Al Ghazali Jenguk Ahmad Dhani, "Semoga Ayah Kuat" hingga Menyanyi di Depan Rutan

Regional
Ketika Harimau Jokowi Gugat Prabowo dan RSCM soal Fitnah Selang Cuci Darah..

Ketika Harimau Jokowi Gugat Prabowo dan RSCM soal Fitnah Selang Cuci Darah..

Megapolitan
Anjing Gila Serang Puluhan Warga, Kolaka Utara Tetapkan Siaga 1 Rabies

Anjing Gila Serang Puluhan Warga, Kolaka Utara Tetapkan Siaga 1 Rabies

Regional
Serangan Jokowi soal Lahan Prabowo Jadi Momen Kandidat Transparan Laporkan Hartanya

Serangan Jokowi soal Lahan Prabowo Jadi Momen Kandidat Transparan Laporkan Hartanya

Nasional
Polisi Ringkus Komplotan Perampok Minimarket 24 Jam

Polisi Ringkus Komplotan Perampok Minimarket 24 Jam

Megapolitan
Perempuan Semarang Targetkan 80 Persen Suara Untuk Jokowi-Ma'ruf

Perempuan Semarang Targetkan 80 Persen Suara Untuk Jokowi-Ma'ruf

Regional
Penyebab Kekurangan 1.020 Surat Suara untuk KPU Mimika Terungkap

Penyebab Kekurangan 1.020 Surat Suara untuk KPU Mimika Terungkap

Regional

Close Ads X