Status Miliarder China sebagai Warga Tetap Australia Resmi Dicabut

CANBERRA, KOMPAS.com - Pemerintah Australia mencabut status penduduk tetap miliarder China, yang juga merupakan donor politik, Huang Xiangmo dan menolak permohonan kewarganegaraannya.

Huang naik daun dengan cepat menjadi pelobi pro-China terkemuka, mendekati politisi, dan menyumbangkan setidaknya  2 juta dollar Australia atau sekitar Rp 20 miliar kepada partai-partai politik negeri itu melalui perusahaannya.

Tetapi keputusan dari Departemen Dalam Negeri Australia, yang dibuat ketika Huang berada di luar Australia, membuatnya tak bisa masuk kembali ke Benua Kanguru.

Baca juga: Lebih dari 100 Miliarder China adalah Legislator Senior

Media lokal Australia melaporkan aplikasi kewarganegaraan Huang telah ditolak dengan sejumlah alasan, termasuk atas dasar karakter dan kekhawatiran atas kelayakan jawaban yang dia diberikan selama wawancara.

ABC mendapatkan informasi, keputusan untuk melarang Huang masuk ke Australia disampaikan beberapa bulan yang lalu.

Investigasi bersama ABC-Fairfax pada 2017 mengungkap upaya aplikasi kewarganegaraan Australia yang dilakukan Huang macet.

Kemacetan itu terjdi di tengah kekhawatiran lembaga-lembaga keamanan tentang hubungan Huang dengan Partai Komunis China.

Badan Intelijen Australia (ASIO), yang meneliti permohonan kewarganegaraan itu, telah memperingatkan Partai Liberal, Partai Buruh, dan Partai Nasional karena menerima donasi dari Huang.

AISO khawatir pengusaha itu bisa mencoba mengutamakan kepentingan Beijing.

Beberapa analis meramalkan, Beijing akan bereaksi keras saat warganya dijerat undang-undang, yang dirancang untuk menindak campur tangan asing.

Tetapi Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, mengecilkan kemungkinan itu.

"[China] tak membahas masalah itu dengan saya dan saya tak mengira hal itu menjadi subyek diskusi bilateral. Ini adalah masalah yang terjadi dari waktu ke waktu," katanya.

"Kami memiliki hubungan yang baik dan konstruktif berdasarkan rasa saling menghormati dan melibatkan. Jika ada isu yang dikhawatirkan, saya yakin kami bisa mengatasinya."

Sementara itu, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, tetap bungkam tentang laporan tersebut.

"Pemerintah selalu bertindak konsisten terhadap saran yang kami terima dan itulah apa yang terjadi pada kesempatan ini," katanya.