Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pemilu Thailand, 15 Calon Ganti Nama "Thaksin" dan "Yingluck"

Kompas.com - 05/02/2019, 16:38 WIB
Ardi Priyatno Utomo

Penulis

BANGKOK, KOMPAS.com - Pemilihan umum (pemilu) Thailand yang bakal digelar pada 24 Maret mendatang tidak saja menjadi ajang untuk berkampanye.

Lima belas kandidat wakil rakyat dilaporkan ada yang memutuskan mengganti nama mereka untuk mengenang mantan perdana menteri.

Diwartakan The Guardian Selasa (5/2/2019), 10 orang mengganti nama mereka menjadi Thaksin, sesuai nama mantan PM Thailand Shinawatra.

Baca juga: Pendaftaran Peserta Pemilu Thailand Dibuka, Ratusan Politisi Daftarkan Diri

Juru bicara Partai Pheu Thai Ketpreeya Kaewsanmuang berujar, lima orang sisanya yang adalah perempuan memutuskan bernama Yingluck.

Nama itu mengikuti Yingluck Shinawatra yang merupakan adik Thaksin, dan pernah menjabat sebagai PM Thailand pada 2011 sampai 2014.

Ketpreeya menjelaskan, perubahan nama itu tidak melanggar konstitusi dan menjadi hak calon anggota parlemen yang bersangkutan.

"Dalam opini saya, mungkin mereka bermaksud mengganti nama supaya diingat oleh para konstituen mereka," tutur Ketpreeya.

Salah satu "Thaksin" yang dulunya bernama Jiraroj Kiratisakvorakul kepada Bangkok Post berujar, dia sengaja mengganti nama supaya gampang diingat.

Sebabnya, aturan baru terkait pemilu mempersulit kampanye dalam masa pembukaan yang sejauh ini diikuti 58 partai sejak hari pertama Senin (4/2/2019).

Thaksin memegang pemerintahkan Thailand sejak 2001 sebelum digulingkan militer pada 2006. Sementara adiknya meninggalkan Thailand menyusul perintah penahanan atas dirinya.

Profesor Institut Studi Keamanan dan Internasional Thitinan Pongsudhirak mengatakan strategi ganti nama bisa menjadi bumerang bagi kandidat itu.

"Kandidat tanpa basis kuat maupun pengakuan sosial yang memadai berharap nama seperti Thaksin atau Yingluck bisa memberi mereka kesuksesan instan," kata Pongsudhirak.

Namun, strategi itu bisa menghancurkan mereka berkaitan dengan aturan kampanye yang ketat. Misalnya adalah jika mereka menggunakan nama itu di depan publik.

"Mereka bisa dianggap orang luar yang tak mempunyai kontrol atas partai, dan bisa berujung kepada dakwaan yang mampu membubarkan partai," ujar dia.

Baca juga: Semangat Menyongsong Pemilu, Akhir dari Pemerintahan Militer Thailand

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com