Atase Militer Venezuela Membelot dari Maduro dan Mendukung Oposisi

WASHINGTON, KOMPAS.com - Atase militer Venezuela untuk AS menyatakan dukungan terhadap pemimpin oposisi Juan Guaido dan menentang Presiden Nicolas Maduro.

Dalam sebuah video yang direkam di kantor kedutaan Venezuela di Washington, dan dirilis Sabtu (26/1/2019), Kolonel Jose Luis Silva juga menyerukan kepada koleganya di militer Venezuela untuk dapat memberi dukungan kepada Guaido.

Pernyataan utusan militer Venezuela di AS itu datang setelah adanya pengakuan dari Washington terhadap pemimpin Majelis Nasional sebagai presiden sementara Venezuela, meningkatkan ketegangan antara kedua negara.

"Hari ini saya berbicara kepada rakyat Venezuela, terutama kepada saudara-saudara saya di angkatan bersenjata negara untuk mengakui Presiden Juan Guaido sebagai satu-satunya presiden yang sah," kata Kolonel Jose Luis Silva, seperti diberitakan The Associated Press dan dilansir SCMP, Minggu (27/1/2019).

Baca juga: Maduro Pamerkan Kesetiaan Militer Venezuela

Kolonel Luis Silva mengatakan kepada Reuters dalam wawancara telepon, dirinya tidak lagi mengakui Maduro sebagai presidennya dan menyerukan digelarnya pemilihan umum yang bebas dan adil.

Pernyataan Silva itu disambut baik oleh Guaido, yang menyebutnya sebagai teladan dan mendorong orang-orang untuk melakukan hal yang sama.

Konflik politik yang terjadi di Venezuela telah menyebabkan terjadi perpecahan dalam pemerintahan antara yang mendukung Nicolas Maduro untuk melanjutkan jabatan presiden, melawan para pendukung pemimpin oposisi Juan Guaido yang telah memproklamirkan dirinya sebagai presiden interim.

Perbedaan dukungan juga dilakukan para pemimpin negara-negara di dunia, dengan Rusia dan Turki yang pilih mendukung Maduro, sementara AS, Kanada, Australia, bahkan Israel, yang mendukung Guaido.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Garrett Marquis menyebut tindak pembelotan sebagai contoh prinsip bahwa peran militer adalah untuk melindungi tatanan konstitusional dan bukan untuk menopang para diktator dan menindas rakyatnya sendiri.

Sebelumnya diberitakan, sejumla negara-negara anggota Uni Eropa telah mendesak kepada Maduro untuk segera menggelar pemilihan umum dalam jangka waktu delapan hari, sejak Sabtu (25/1/2018).

Apabila tidak ada tindakan yang mengarah pada dilangsungkannya pemilu, Uni Eropa akan mempertimbangkan tindakan yang lebih tegas, termasuk mengakui pihak oposisi sebagai presiden Venezuela.

Baca juga: Venezuela Tolak Ultimatum Uni Eropa untuk Gelar Pemilu dalam 8 Hari