Venezuela Tolak Ultimatum Uni Eropa untuk Gelar Pemilu dalam 8 Hari

Kompas.com - 27/01/2019, 15:03 WIB
Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta Ibu Negara Cilia Flores hadir dalam upacara penyambutan di Caracas. AFP/FEDERICO PARRAPresiden Venezuela Nicolas Maduro beserta Ibu Negara Cilia Flores hadir dalam upacara penyambutan di Caracas.

CARACAS, KOMPAS.com - Pemerintah Venezuela, melalui Menteri Luar Negeri Jorge Arreaza, menyatakan penolakan terhadap ultimatum yang dijatuhkan Uni Eropa untuk menggelar pemilihan dalam waktu delapan hari.

Arreaza menegaskan, Presiden Nicolas Maduro tetap menjadi pemimpin pemerintahan Venezuela yang sah, meski mendapat tekanan dari AS.

"Tidak ada yang akan memberi kami tenggat waktu atau memberi tahu kami untuk menggelar pemilihan atau tidak," ujar Arreaza dalam sesi khusus Dewan Keamanan PBB, Sabtu (26/1/2019).

"Bagaiman bisa Anda mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah yang berdaulat?" tambahnya seperti dilansir oleh AFP.

Baca juga: Spanyol Ultimatum Maduro, Beri Waktu 8 Hari untuk Gelar Pemilu

Pernyataan menteri luar negeri Venezuela tersebut menyusul adanya ultimatum yang disampaikan Spanyol, Perancis, Jerman, Portugal, dan Inggris, pada Sabtu (26/1/2019), yang memberi tenggat waktu delapan hari kepada pemerintahan Maduro untuk kembali menggelar pemilihan baru.

Apabila ultimatum tersebut tidak dapat dilaksanakan, negara-negara anggota Uni Eropa itu mengancam bakal mengakui kepemimpinan oleh ketua oposisi, Juan Guaido, sebagai presiden sementara Venezuela.

Sebelumnya, pemerintahan Amerika Serikat dan sejumlah negara-negara Barat telah menyatakan dukungannya terhadap Guaido sebagai presiden sementara Venezuela.

Pernyataan tersebut disusul pernyataan sikap dari Uni Eropa yang memperingatkan "akan mengambil tindakan lebih lanjut" jika pemilihan presiden baru tidak digelar di Venezuela dalam beberapa hari ke depan.

Disampaikan kepala diplomatik Uni Eropa Federica Mogherini, tindakan lebih lanjut yang dimaksud termasuk pengakuan terhadap  pemimpin negara.

Langkah Uni Eropa tersebut diambil dengan dasar penolakan bersama oleh AS, Uni Eropa, dan PBB terhadap hasil pemilu Venezuela tahun lalu yang kembali memilih Maduro.

Sementara, Guaido sebagai ketua Majelis Nasional, sesuai undang-undang Venezuela yang diakui, memiliki kewenangan untuk mengambil alih pemerintahan hingga terpilihnya presiden baru dalam pemilu yang demokratis.

"Uni Eropa menegaskan kembali dukungan penuhnya kepada Majelis Nasional, yang merupakan badan sah Venezuela yang demokratis," tambah pernyataan Mogherini.

Baca juga: AS: Kami Tak Mengakui Rezim Maduro sebagai Pemerintah Sah Venezuela

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber AFP
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

China Tuduh AS Berusaha 'Menghancurkan' Hong Kong lewat UU HAM dan Demokrasi

China Tuduh AS Berusaha "Menghancurkan" Hong Kong lewat UU HAM dan Demokrasi

Internasional
Berhubungan Seks dengan Remaja 17 Tahun di Mobil Patroli, Mantan Polisi Ini Ditangkap

Berhubungan Seks dengan Remaja 17 Tahun di Mobil Patroli, Mantan Polisi Ini Ditangkap

Internasional
Sandera 3 Nelayan Indonesia, Kelompok Abu Sayyaf Minta Tebusan Rp 8 Miliar

Sandera 3 Nelayan Indonesia, Kelompok Abu Sayyaf Minta Tebusan Rp 8 Miliar

Internasional
Jalankan Bisnis Penipuan Online dari Penjara, Napi Ini Raup Rp 14 Miliar

Jalankan Bisnis Penipuan Online dari Penjara, Napi Ini Raup Rp 14 Miliar

Internasional
Pelatih Kebugaran Meksiko Ini Ditemukan Tewas Ditembak dan Ditikam di Rumahnya

Pelatih Kebugaran Meksiko Ini Ditemukan Tewas Ditembak dan Ditikam di Rumahnya

Internasional
Kim Jong Un Tolak Undangan dari Presiden Korea Selatan

Kim Jong Un Tolak Undangan dari Presiden Korea Selatan

Internasional
Didesak Indonesia, DK PBB Keluarkan Status Ilegal Pemukiman Israel di Palestina

Didesak Indonesia, DK PBB Keluarkan Status Ilegal Pemukiman Israel di Palestina

Internasional
Video Ungkap Momen Polisi Selamatkan Bocah 8 Tahun yang Diculik

Video Ungkap Momen Polisi Selamatkan Bocah 8 Tahun yang Diculik

Internasional
Berkunjung ke Thailand, Paus Fransiskus Temui Pemimpin Tertinggi Agama Buddha

Berkunjung ke Thailand, Paus Fransiskus Temui Pemimpin Tertinggi Agama Buddha

Internasional
Akhirnya, DPR AS Sahkan UU Mendukung HAM dan Demokrasi Hong Kong

Akhirnya, DPR AS Sahkan UU Mendukung HAM dan Demokrasi Hong Kong

Internasional
Trump Disebut Perintahkan Tekan Ukraina untuk Selidiki Joe Biden

Trump Disebut Perintahkan Tekan Ukraina untuk Selidiki Joe Biden

Internasional
Takut Harga Minyak Naik, Trump Tak Menentang Putra Mahkota Saudi soal Pembunuhan Khashoggi

Takut Harga Minyak Naik, Trump Tak Menentang Putra Mahkota Saudi soal Pembunuhan Khashoggi

Internasional
Israel Gelar 'Serangan Skala Besar' terhadap Iran di Suriah

Israel Gelar "Serangan Skala Besar" terhadap Iran di Suriah

Internasional
[POPULER INTERNASIONAL] Rudal Iran Tak Tertandingi di Timur Tengah | Pria 74 Tahun Ceraikan Istri 21 Tahun

[POPULER INTERNASIONAL] Rudal Iran Tak Tertandingi di Timur Tengah | Pria 74 Tahun Ceraikan Istri 21 Tahun

Internasional
Gajah Bernama Osama bin Laden Ini Mati Setelah Injak 5 Orang hingga Tewas

Gajah Bernama Osama bin Laden Ini Mati Setelah Injak 5 Orang hingga Tewas

Internasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X