Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/01/2019, 15:03 WIB
Agni Vidya Perdana

Penulis

Sumber AFP

CARACAS, KOMPAS.com - Pemerintah Venezuela, melalui Menteri Luar Negeri Jorge Arreaza, menyatakan penolakan terhadap ultimatum yang dijatuhkan Uni Eropa untuk menggelar pemilihan dalam waktu delapan hari.

Arreaza menegaskan, Presiden Nicolas Maduro tetap menjadi pemimpin pemerintahan Venezuela yang sah, meski mendapat tekanan dari AS.

"Tidak ada yang akan memberi kami tenggat waktu atau memberi tahu kami untuk menggelar pemilihan atau tidak," ujar Arreaza dalam sesi khusus Dewan Keamanan PBB, Sabtu (26/1/2019).

"Bagaiman bisa Anda mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah yang berdaulat?" tambahnya seperti dilansir oleh AFP.

Baca juga: Spanyol Ultimatum Maduro, Beri Waktu 8 Hari untuk Gelar Pemilu

Pernyataan menteri luar negeri Venezuela tersebut menyusul adanya ultimatum yang disampaikan Spanyol, Perancis, Jerman, Portugal, dan Inggris, pada Sabtu (26/1/2019), yang memberi tenggat waktu delapan hari kepada pemerintahan Maduro untuk kembali menggelar pemilihan baru.

Apabila ultimatum tersebut tidak dapat dilaksanakan, negara-negara anggota Uni Eropa itu mengancam bakal mengakui kepemimpinan oleh ketua oposisi, Juan Guaido, sebagai presiden sementara Venezuela.

Sebelumnya, pemerintahan Amerika Serikat dan sejumlah negara-negara Barat telah menyatakan dukungannya terhadap Guaido sebagai presiden sementara Venezuela.

Pernyataan tersebut disusul pernyataan sikap dari Uni Eropa yang memperingatkan "akan mengambil tindakan lebih lanjut" jika pemilihan presiden baru tidak digelar di Venezuela dalam beberapa hari ke depan.

Disampaikan kepala diplomatik Uni Eropa Federica Mogherini, tindakan lebih lanjut yang dimaksud termasuk pengakuan terhadap  pemimpin negara.

Langkah Uni Eropa tersebut diambil dengan dasar penolakan bersama oleh AS, Uni Eropa, dan PBB terhadap hasil pemilu Venezuela tahun lalu yang kembali memilih Maduro.

Sementara, Guaido sebagai ketua Majelis Nasional, sesuai undang-undang Venezuela yang diakui, memiliki kewenangan untuk mengambil alih pemerintahan hingga terpilihnya presiden baru dalam pemilu yang demokratis.

"Uni Eropa menegaskan kembali dukungan penuhnya kepada Majelis Nasional, yang merupakan badan sah Venezuela yang demokratis," tambah pernyataan Mogherini.

Baca juga: AS: Kami Tak Mengakui Rezim Maduro sebagai Pemerintah Sah Venezuela

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber AFP
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com