Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Shutdown" Pemerintah AS Picu Lonjakan Akses ke Situs Porno

Kompas.com - 25/01/2019, 15:37 WIB
Veronika Yasinta

Penulis

WASHINGTON DC, KOMPAS.com — Penutupan sebagian layanan pemerintah federal Amerika Serikat atau shutdown membuat sekitar 800.000 pekerja terpaksa tidak menerima gaji.

Selain berdampak kepada para pekerja federal, ternyata shutdown juga memengaruhi akses situs porno.

Melansir New York Post, salah satu situs porno, Pornhub, melaporkan terjadinya lonjakan jumlah akses bersamaan dengan waktu pekerja dicutikan.

Baca juga: Trump Sepakat Tunda Pidato Kenegaraan hingga Shutdown Berakhir

Sepanjang 7-11 Januari 2019, peningkatan mencapai 6 persen. Tidak hanya itu, perubahan juga terlihat pada jam-jam tertentu orang menyaksikan film porno.

Akses situs porno sebelum shutdown terjadi biasanya mencapai puncaknya mulai dari pukul 22.00 hingga tengah malam. Namun, terjadi perubahan ketika shutdown mulai berlangsung.

"Akses larut malam bahkan meningkat 14 persen di atas rata-rata. Sementara akses pada pagi hari dari pukul 09.00 sampai 10.00 memiliki perubahan sedikit," demikian pernyataan dari situs porno.

Untuk di wilayah Washington DC saja, Pornhub mengklaim peningkatan akses mencapai 6,32 persen.

Masalah pornografi bahkan diusulkan oleh parlemen Arizona sebagai sumber uang untuk membangun tembok perbatasan.

Seperti diketahui, tembok perbatasan yang diusulkan Presiden AS Donald Trump menjadi penyebab terjadinya shutdown terpanjang dalam sejarah.

Kongres bersikukuh untuk menolak usulan Trump membangun dinding raksasa di perbatasan AS-Meksiko.

Anggota parlemen asal Arizona mengusulkan suatu cara untuk mengakhiri shutdown, namun tembok tetap dapat dibangun, yaitu dengan memberlakukan pajak porno.

Baca juga: Shutdown AS Berjalan Satu Bulan, FBI Keluhkan Tak Mampu Bayar Informan

Diwartakan Fox News, anggota parlemen bernama Gail Riffin mengusulkan agar semua perangkat elektronik yang dijual di Arizona harus memiliki "porn blocker".

Akses porno hanya bisa dibuka jika pengguna dapat menunjukkan usia asli mereka dan membayar biaya 20 dollar AS atau sekitar Rp 282.000 kepada otoritas.

Usulan tersebut membutuhkan persetujuan dari dua pertiga anggota DPR dan Senat Negara Bagian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com