Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Prabowo Klarifikasi soal Penolakan Usulan Najwa Shihab Jadi Moderator Debat

Kompas.com - 22/01/2019, 18:27 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Priyo Budi Santoso mengklarifikasi terkait pemberitaan yang menyebut pihaknya menolak jurnalis Najwa Shihab menjadi moderator debat kedua pilpres.

Priyo menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menentukan sikap terkait moderator debat kedua. Sebab, BPN belum menerima daftar usulan kandidat moderator dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saya hanya ingin menegaskan sampai hari ini kami belum menyikapi terhadap calon moderator karena sampai hari ini pihak KPU pun belum menyampaikan kepada kami kandidat-kandidat moderator," ujar Priyo dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

Baca juga: Maruf Amin Setuju Najwa Shihab Jadi Moderator Debat Kedua Capres

Priyo menjelaskan, penentuan moderator debat kedua baru akan dibahas dan disepakati dalam rapat pekan ini di KPU bersama timses kedua pasangan calon.

Menurut Priyo, nama kandidat yang diusulkan sebagai moderator tidak hanya Najwa dan Tommy Tjokro. Ada pula Latief Siregar dari MNC, Retno Pinasti dari SCTV dan beberapa nama lainnya.

Seluruh kandidat, kata Priyo akan dibahas oleh kedua timses saat rapat dengan KPU.

Baca juga: Sudirman Said Pastikan BPN Tak Masalah jika Najwa Shihab Jadi Moderator Debat Kedua

"Jadi, BPN Prabowo-Sandi belum menyampaikan sikap untuk menolak kepada seseorang apalagi itu sekelas Najwa Shihab. Najwa Shihab adalah salah satu host TV dan presenter ternama yang sedang moncer dan kami menghormati reputasinya selama ini," kata Sekjen Partai Berkarya itu.

Dalam sejumlah pemberitaan, juru bicara BPN Andre Rosiade menuturkan bahwa pihaknya menolak jika Najwa Shihab menjadi moderator debat kedua.

Menurut Andre, rekam jejak Najwa selama ini terindikasi tak netral. Politisi Partai Gerindra itu pun meminta KPU sebaiknya mencari nama lain selain Najwa Shihab.

Kompas TV Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai KPU tidak perlu lagi memberi kisi-kisi pertanyaan dalam debat Pilpres 2019. Sebab Fadli menilai debat publik pertama yang berlangsung 17 Januari lalutak menampilkan kemampuan kedua paslon memberikan solusi dari permasalahan empat topik yang diangkat. Fadli pun mendesak KPU untuk melarang paslon membawa catatan jawaban saat debat. Tujuannya, agar jawaban dari para paslon lebih otentik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com