Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Presiden Pengetahuannya Harus Luas

Kompas.com - 22/01/2019, 18:22 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut baik format debat Pilpres yang baru yang meniadakan kisi-kisi pertanyaan bagi kandidat.

Ia mengatakan, dengan ditiadakannya kisi-kisi maka masing-masing kandidat harus mempelajari data lebih banyak sehingga mampu menjawab pertanyaan panelis.

"Kalau dulu kan sudah bocor soalnya, sekarang enggak, berarti harus belajar lebih banyak konteks dari debat itu. Ya memang presiden pengetahuannya harus luas, kalau pengetahuannya hanya artinya terbatas, wah bagaimana negeri ini menjadi besar," ujar Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Baca juga: Kubu Prabowo-Sandiaga Usulkan Debat Kedua Gunakan Format Tarung Bebas

Ia mengatakan, debat berikutnya akan mempertemukan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dengan tema energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

"Konteks energi, apalagi lingkungan hidup. (calon) Presiden dengan (calon) presiden kan. Sudah diputuskan oleh KPU," ujar Kalla.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan pihaknya bakal meniadakan kisi-kisi untuk agenda debat Capres-Cawapres edisi selanjutnya.

Baca juga: KPU Rancang Debat Tak Hanya Didominasi Capres

“Secara umum, KPU melihat debat pertama berjalan lancar, baik, meski ada beberapa kekurangan. Itu akan kita perbaiki di debat yang kedua,” ujar Arief di sela kunjungannya ke Gresik, Minggu (20/1/2019).

Beberapa poin dan masukan juga diakui oleh Arief sudah dikantongi. Dengan evaluasi tersebut bakal coba dilaksanakan dan diterapkan pada agenda debat berikutnya. Termasuk meniadakan kisi-kisi bagi Capres dan Cawapres.

“Untuk yang diubah, selain kisi-kisi, ya mungkin nanti pola debatnya yang akan kita sesuaikan. Seperti apanya, itu yang akan kita bahas dengan moderator,” kata dia.

Kompas TV Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai KPU tidak perlu lagi memberi kisi-kisi pertanyaan dalam debat Pilpres 2019. Sebab Fadli menilai debat publik pertama yang berlangsung 17 Januari lalutak menampilkan kemampuan kedua paslon memberikan solusi dari permasalahan empat topik yang diangkat. Fadli pun mendesak KPU untuk melarang paslon membawa catatan jawaban saat debat. Tujuannya, agar jawaban dari para paslon lebih otentik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com