Menyatakan Menentang Presiden Maduro, 27 Tentara Venezuela Ditahan

CARACAS, KOMPAS.com - Sekelompok tentara Venezuela yang menyatakan menentang Presiden Nicolas Maduro ditahan.

Penangkapan dilakukan tak lama setelah sebuah video mereka yang menyerukan warga untuk turun ke jalan dan mendukung perlawanan beredar di media sosial.

"Kami adalah pasukan profesional Garda Nasional melawan rezim, yang kami tolak sepenuhnya. Kami butuh bantuan Anda, turun ke jalan," kata seorang pria yang mengidentifikasi dirinya sebagai pemimpin kelompok itu dalam sebuah video yang beredar di media sosial.

Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino mengatakan, kelompok yang beranggotakan 27 tentara tersebut telah ditahan dalam sebuah penggerebekan terhadap markas komando Garda Nasional di Caracas, pada Senin (21/1/2019).

Baca juga: Parlemen Venezuela Ajak Militer dan Pejabat Sipil Melawan Maduro

Sebelum ditahan, kelompok tentara tersebut dilaporkan telah menyerang pos keamanan lain dan membawa lari sejumlah senjata api.

"Selama penangkapan, senjata yang dicuri telah ditemukan dan (pemberontak) memberi informasi yang berguna bagi dinas intelijen maupun sistem peradilan militer," ujar Padrino.

Ditambahkannya, para tentara pemberontak tersebut akan berhadapan dengan hukum yang berlaku.

Kepala Majelis Konstituen, Diosdado Cabello, mengatakan, 25 tentara ditangkap di markas Garda Nasional, sementara dua lainnya ditahan di tempat lain.

Cabello, yang juga merupakan tangan kanan Maduro, mengidentifikasi pemimpin pemberontak tersebut sebagai Sersan Mayor Luis Bandres Figueroa.

Meskipun kelompok kecil pemberontak itu berlangsung singkat, hal tersebut telah memicu aksi protes yang mendukung pemberontakan.

Di Distrik Cotiza, Los Mecedore, dan sejumlah lokasi lainnya di Caracas utara, orang-orang melemparkan batu dan botol ke arah polisi anti-huru hara, yang dibalas dengan tembakan gas air mata dan peluru karet. Beberapa demonstran dilaporkan mengalami luka.

Aksi pemberontakan sekelompok tentara itu pecah setelah Majelis Nasional, badan parlemen Venezuela yang dikuasai oposisi, mengajak kepada militer dan pejabat sipil pemerintah untuk menentang presiden dan pemerintah.

Pemimpin Majelis Nasional Juan Guaido bahkan menyebut Maduro yang belum lama kembali dilantik menjadi presiden sebagai "perampas kekuasaan".

Baca juga: Pemimpin Oposisi Venezuela Dibebaskan Satu Jam Usai Ditangkap

Namun Pengadilan Tertinggi, yang didominasi loyalis rezim kemudian menyatakan bahwa kekuasaan dan keputusan Majelis Nasional adalah tidak sah dan balik menyebut Guaido sebagai perampas kekuasaan.

Mereka juga membatalkan keputusan legislatif Majelis Nasional yang menyatakan Maduro sebagai perampas kekuasaan, serta janjinya memberi amnesti kepada personil militer yang melawan pemerintah.

"Parlemen (Majelis Nasional) tidak memiliki dewan direksi yang sah. Mereka telah merebut kekuasaan dan karena itu semua keputusannya tidak sah," kata Ketua Pengadilan Tinggi Juan Jose Mendoza.