KOMPAS.com - Setiap negara di dunia bisa merdeka lantaran beberapa faktor. Selain karena "hadiah" dari negara penjajah sebelumnya, juga karena perjuangan dari rakyatnya yang ingin merdeka.
Kendala yang muncul setelah kemerdekaan biasanya berkaitan dengan perbatasan wilayah. Sampai saat ini, masih ada wilayah perbatasan yang masih menyimpan konflik atau perselisihan antar-negara.
Penyebabnya adalah persaingan antara negara atau masyarakat, perselisihan tentang sumber daya nasional, atau ketidaksepakatan tentang masa lalu yang belum selesai.
Berikut adalah delapan perbatasan kontroversial di berbagai dunia:
Pulau ini membentang di timur laut dari Hokaido, Jepang. Perselisihan atas kepulauan yang berisikan beberapa gunung berapi merupakan alasan utama Jepang dan Rusia tidak pernah menandatangani perjanjian damai untuk meresmikan berakhirnya Perang Dunia II.
Ketika akhir perang, Uni Soviet bahkan melakukan serangan ke Pulau Kuril dan sampai mengusir Suku Ainu.
Sampai saat ini, antara Jepang dan Rusia masih berebut hak kepemilikan pulau. Jepang mengklaim empat pulau yang letaknya paling selatan masih bagian dari wilayahnya.
Baca juga: Warga Rusia Protes atas Potensi Penyerahan Kepulauan Kuril ke Jepang
Sahara barat merupakan daerah yang berada di bagian barat laut Afrika yang belum merdeka. Penduduk asli Sahara Barat, Saharawis, telah berjuang untuk kemerdekaan mereka melawan Maroko sejak 1970-an.
Bahkan, organisasi mereka, Front Polisario, telah mengobarkan pemberontakan bersenjata tetapi juga menunjukkan kesiapannya untuk diajak berunding.
Pada 1991, kedua belah pihak menyetujui proposal perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Proposal perdamaian tersebut menetapkan referendum bagi penduduk asli Saharawi untuk memutuskan apakah mereka menginginkan Sahara Barat yang independen di bawah kepemimpinan Front Polisario atau apakah wilayah itu secara resmi akan menjadi bagian dari Maroko.
Namun, Maroko memindahkan ribuan rakyatnya ke wilayah itu untuk mempengaruhi hasil referendum. Tentara Polisario melanjutkan kampanye bersenjata mereka untuk mendapatkan hak kemerdekaan.
Sampai sekarang, organisasi pembebasan Polisario berjuang untuk kemerdekaan daerah ini.
Namun, klaim ini belum diakui oleh masyarakat internasional sejak penandatanganan Perjanjian Antartika pada tahun 1959. Perjanjian itu melarang negara-negara dari mengambil alih setiap bagian Antartika.