Presiden Sri Lanka Ingin Tiru Cara Duterte Perangi Narkoba

MANILA, KOMPAS.com - Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena melontarkan pujian kepada Presiden Filipina Rodrigo Duterte atas penanganannya terhadap narkoba.

Dalam kunjungannya ke Filipina pekan ini, Sirisena mengatakan dia ingin meniru pendekatan Duterte dalam mencegah peredaran narkoba.

Dilansir The Guardian Jumat (18/1/2019), Sirisena menjelaskan ancaman narkoba di negaranya terjadi dengan begitu cepat.

Baca juga: Duterte Ancam Bakal Culik dan Siksa Auditor Pemerintah

Karena itu, presiden berusia 67 tahun itu menuturkan dia berpikir untuk mengikuti langkah The Punisher, julukan Duterte, dalam memerangi narkoba.

"Perang melawan kejahatan dan narkoba yang Anda lakukan merupakan contoh bagi seluruh dunia, terutama bagi saya," terang Sirisena.

Adapun dalam pernyataan terpisah, Duterte berkata visi bersama dengan Sri Lanka bakal memudahkan relasi dua negara di masa depan dalam kampanye melawan narkoba.

Ini bukan kali pertama Sirisena mengungkapkan kekagumannya terhadap Duterte. Juli tahun lalu, dia mengakhiri moratorium selama 43 tahun.

Dengan pencabutan moratorium tersebut, maka dia mengembalikan kembali hukuman mati dengan cara digantung bagi pengedar narkoba.

Kemudian dalam rapat kabinet, Sirisena berkata dia siap menandatangani hukuman mati bagi para pelanggar kasus narkoba.

Karena kebijakannya itu, 19 terdakwa kasus narkoba yang awalnya dijatuhi penjara seumur hidup kini terancam mendapat hukuman mati.

Pemerintah Sri Lanka menyatakan, narkoba menjadi perhatian besar setelah penyitaan kokain senilai 108 juta dollar AS, atau Rp 1,5 triliun.

"Kami diberi tahu Filipina sukses menangani narkoba dengan mengerahkan tentara. Jadi, ingin mencoba mengikuti mereka," ujar juru bicara Rajitha Senaratne.

Sejak berkuasa pada Juni 2016, perang anti-narkoba yang didengungkan Digong, sapaan akrab Duterte, telah merenggut nyawa 5.000 orang.

Sementara kelompok penentang Duterte mengatakan angka korban tewas bisa mencapai 20.000 orang dengan kebanyakan korban berasal dari rakyat miskin.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) membuka penyelidikan awal untuk menentukan apakah terdapat pembunuhan ekstrayudisial yang merupakan kejahatan kemanusiaan.

Baca juga: Duterte Mengaku Pernah Lecehkan Pembantunya saat Masih SMA